Pengawasan intern yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus berorientasi hasil.
“Tugas BPKP sekarang orientasinya harus ke situ, orientasi hasil. Arahkan daerah, pusat, semuanya, BUMN, kementerian/lembaga, hal-hal yang konkret,” kata Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Presiden menyampaikan itu pada Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah (PIP) Tahun 2023, di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023).
Saat ini kata Presiden Jokowi, pemerintah fokus melakukan peningkatan produktivitas. Utamanya untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
Karenanya, setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN serta APBD dan yang ada di badan usaha milik negara (BUMN) semuanya harus produktif.
“Kenapa saya sering cek ke lapangan, turun ke bawah? Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat,” tegas Presiden.
“Karena memang kita lemah di sisi itu. Jika tidak diawasi, hati-hati. Jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat dipelototi satu-satu, hati-hati kita lemah di situ. Dipelototi, kita turun ke bawah itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti laporan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang mengungkapkan adanya potensi 43 persen program yang tidak optimal. Anggaran itu mengungkit sasaran pembangunan pada daerah yang diuji petik.
“Ini perlu saya ingatkan kepada semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran,” jelasnya.
80 Persen Anggaran untuk Rapat
Presiden mencontohkan, anggaran untuk sejumlah program di suatu kabupaten. Seperti penanganan stunting hingga pembangunan balai pertanian.
Justru 80 persennya hanya untuk honor rapat dan perjalanan dinas, sedangkan 20 persennya untuk kegiatan konkret.
“Bapak, Ibu sekalian inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan, 80-nya untuk konkret. 20-nya untuk honor, perjalanan dinas, dan rapat, itu baru anggaran APBN, APBD itu produktif,” tegasnya.
Kepala Negara juga menekankan anggaran perlindungan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di sejumlah daerah. Masalah tersebut perlu pendampingan dan pengawalan agar anggaran tersebut produktif.
“Kita tahu masih banyak kemiskinan, daerah kemiskinannya tinggi, tapi anggaran perlindungan sosialnya kurang dari satu persen. Mestinya itu diprioritaskan dulu.,” terang Presiden.
Hal-hal seperti ini menurutnya, yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya. Diberikan rekomendasi, didampingi, dikawal, agar betul-betul anggaran ini produktif.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang