Home » Komisi XI Setujui Pagu Indikatif Kemenkeu TA 2024 Rp48,3 Triliun

Komisi XI Setujui Pagu Indikatif Kemenkeu TA 2024 Rp48,3 Triliun

by Junita Ariani
1 minutes read
Ketua Komisi XI DPR RI, Kahar Muzakir.

ESENSI.TV - JAKARTA

Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah (RKA dan RKP) untuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp48,3 triliun disetujui.

Pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI memberikan persetujuan tersebut melalui rapat kerja yang diselenggarakan, Rabu (14/6/2023).

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI telah menggelar rapat pembahasan bersama jajaran eselon I dan BLU Kemenkeu pada 12-13 Juni 2023.

Ketua Komisi XI, Kahar Muzakir membacakan beberapa poin dari kesimpulan rapat.

Pertama, Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan atas RKA dan RKP Pagu Indikatif Kemenkeu Tahun 2024 yang dilaksanakan pada 12-13 Juni 2023.

Kedua, Pagu Indikatif Kemnkeu dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp48.353.424.381.000.

Kemenkeu membagi penggunaan anggarannya ke dalam lima kelompok program. Yakni, Program Kebijakan Fiskal (Rp40.235.949.000), Program Pengelolaan Penerimaan Negara (Rp2.482.928.679.000).

Program Pengelolaan Belanja Negara (Rp28.741.671.000), Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko (Rp310.821.588.000). Serta Program Dukungan Manajemen (Rp45.490.696.494.000).

Baca Juga  Mobil Listrik Dengan Komponen Lokal Diatas 40% Hanya Bayar PPN 1%

Dalam kesimpulan rapat ini, kata Muzakir, tercantum juga beberapa catatan yang ditujukan pada Kemenkeu melalui masing-masing eselon I. Begitu juga dengan badan layanan umum yang bernaung di bawahnya.

Kemenkeu ke depan akan melakukan penguatan tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan melaksanakan kebijakan fiskal.

Hal itu dimaksudkan untuk penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi inklusif, pengelolaan kekayaan negara.

Pengendalian pembiayaan dan risiko keuangan negara, pengelolaan perbendaharaan dan alokasi dana perimbangan ke daerah. Serta peningkatan sistem pengawasan internal dan kualitas pendidikan di bidang keuangan negara.

Diberikan juga perhatian pada upaya Pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan penerimaan negara, mengelola keuangan negara dengan efisien dan bertanggung jawab. Serta memperkecil kesenjangan antara daerah dan pusat.

“Dalam program-program tersebut juga membahas tentang pentingnya sinergi antara berbagai lembaga dan direksi di Kemnkeu dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut,” tutupnya. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life