Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Kondisi ini merupakan masa di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia.
Melihat peluang kondisi ini, Penasihat Senior Kementerian Perdagangan, Chris Kanter menyebut, saat ini jumlah angkatan kerja yang menganggur di Indonesia masih terbilang tinggi. Ditambah juga, menurutnya, saat ini produktivitas angkatan kerja juga masih rendah.
“Bahwa masalah tadinya kan kita punya advantage bonus demografi kita. Mereka ini malah besar yang menganggur gitu. Apalagi dikaitkan kepada, dari yang tidak menganggur pun produktivitasnya rendah gitu, sehingga kan apa pilihannya. Jadi kan enggak mungkin,” ujar Chris Kanter.
Menurutnya, potensi bonus demografi Indonesia saat ini justru menghadapi rendahnya produktivitas.
“Malah upaya yang akan dilakukan ya digitalisasi, otomatisasi. Terbalik-balik, kita ke lapangan kerjanya harus lebih banyak. Kita belum bisa itu, karena memang pertumbuhannya yang sudah baik, tapi belum cukup untuk 6-7% karena keadaan dunia. Begitu juga bonus demografi yang harusnya kita itu mempunyai angkatan kerja yang cukup, yang muda, itu malah kita menghadapinya pengangguran,” jelas Chris Kanter pada EsensiTV.
Tantangan Pemerintah Menyediakan Lapangan Kerja
Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 5,45 persen. Terkait hal tersebut, Chris Kanter menyampaikan, penyediaan lapangan kerja akan menjadi tantangan pemerintah. Lapangan kerja yang memadai, menurutnya, bergantung juga pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Gambaran tenaga kerja kita, mayoritas tuh 37% itu lulusan SMA. Itu tergambar juga kalau kita lihat pengangguran yang SMA itu yang menganggur 18%. Jadi kelihatan yang sarjana itu kita cuma 5% tenaga kerja. Jadi kaitan produktivitas dan naiknya pengangguran kan bertambah ini. Namanya tenaga kerja muda ini dia bertambah terus ya. Itu tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah nanti, menyediakan lapangan kerja. Makanya itu yang saya sampaikan, penciptaan lapangan kerja itu akan memadai dan baik kalau dia tumbuh (perekonomian) 6-7%. Tentu bagus sekali kalau bisa 7, tapi enggak gampang kan buat ke sana,” jelasnya.
Sementara itu, rata-rata upah buruh pada Februari 2023 sebesar 2,94 juta rupiah. Rata-rata upah buruh berpendidikan universitas sebesar 4,46 juta rupiah. Permintaan kenaikan upah juga menjadi salah satu hambatan penyediaan lapangan kerja. Disampaikan Chris Kanter, pengusaha masih mengalami pengeluaran yang tinggi dalam hal take home pay.
“Kalau kita upahnya rendah atau membantu untuk misalnya ya tiga orang untuk dua job gitu. Misalnya yang mestinya dua kita taruh tiga orang ya enggak memungkinkan, karena memang selalu kecenderungan upah itu dan segala macam kaitan yang terkait kepada take home pay ataupun cost yang dia akan dikeluarkan oleh pengusaha itu naik terus gitu.”
Editor: Dimas Adi Putra