Partai Golkar atau sering disingkat Partai Golkar adalah sebuah partai politik di Indonesia. Didirikan sebagai Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya, Sekretariat Bersama Golongan Karya) pada tahun 1964 dan pertama kali berpartisipasi dalam pemilu nasional pada tahun 1971 sebagai Golkar (Golongan Karya).. Partai Golongan Karya baru resmi menjadi partai politik pada tahun 1999, ketika harus menjadi partai untuk mencalonkan diri dalam pemilu.
Partai Golongan Karya merupakan partai politik yang berkuasa pada tahun 1971 hingga 1999, di bawah kepemimpinan CEO Soeharto dan B.J. Habibie. Ia kemudian bergabung dengan koalisi berkuasa yang dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika Presiden PDI-P Joko Widodo terpilih pada tahun 2014, Partai Golongan Karya awalnya memilih untuk bergabung dengan koalisi oposisi yang dipimpin oleh mantan jenderal Prabowo Subianto, yang akhirnya mendapatkan kembali dukungan untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016.
Dalam perkembangannya, khususnya pasca Orde Baru, Partai Golkar berhasil menjelma menjadi partai modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.[13] Pimpinan Partai Golkar juga berhasil menunjuk Golkar sebagai partai politik moderat yang merangkul semua kalangan dengan tetap mengedepankan semangat moderasi.
Awal Mula
Pada tahun 1959, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin, yang mana kelompok fungsional berperan dalam pemerintahan menggantikan partai politik. Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendukung pembentukan partai tersebut, dengan keyakinan bahwa kelompok-kelompok ini akan mengimbangi pertumbuhan kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pada tahun 1960, Soekarno mendapat jatah kursi di kelompok industri seperti guru, tentara dan polisi, buruh dan seniman di Majelis Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR). Karena sebagian anggota kelompok fungsional ini berafiliasi dengan partai politik, hal ini memberikan pengaruh politik kepada TNI.
TNI kemudian membentuk serikat pekerja anti-PKI, Organisasi Buruh Indonesia Pusat atau Soksi (Sentra Organisasi Pekerja Independen Indonesia), dan menggunakannya sebagai inti dari Sekretariat Bersama Golkar yang dipimpin oleh angkatan bersenjata. resmi berdiri pada tanggal 20 Oktober 1964. Pada tahun 1968, Sekretariat Bersama Golong Karya terdiri dari hampir 250 organisasi.
Sejarah
Sekretariat Bersama Golongan Karya didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekretariat Golkar lahir dari semakin besarnya pengaruh PKI dan ormas-ormasnya dalam kehidupan politik di dalam dan di luar Front Rakyat, etnis. Sekretariat Bersama Golkar merupakan badan kelompok fungsional/kelompok kerja yang murni tidak tunduk pada pengaruh politik tertentu.
Jumlah anggota Sekretariat Golkar bertambah pesat seiring dengan kesadaran kelompok fungsional lain yang tergabung dalam Sekretariat Golkar di Front Nasional bahwa perjuangan organisasi fungsional Sekretariat Golkar adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945
. Awalnya berjumlah 61 organisasi. , kemudian bertambah menjadi 291 organisasi. Sebagai pengakuan atas kehadiran dan legitimasi kelompok-kelompok fungsional di lingkungan MPRS dan Front Nasional, dengan dorongan dari TNI, maka didirikanlah Sekretariat Bersama Golkar Karya yang disingkat Sekber Golkar pada tanggal 20 Oktober 1964. Terpilih sebagai presiden pertama, Brigjen Djuhartono sebelum digantikan Mayjen Suprapto Sukowati melalui Konferensi Perburuhan Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.
Pada awal perkembangannya, Sekretariat Golkar terdiri dari 61 organisasi fungsional, yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. Hal ini terjadi karena adanya kesamaan visi antar masing-masing anggota. Organisasi-organisasi yang berada di bawah Sekretariat Bersama Golkar dikelompokkan berdasarkan kiprahnya menjadi 7 (tujuh) Organisasi Besar (KINO), yaitu:
- Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
- Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
- Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
- Organisasi Profesi
- Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
- Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
- Gerakan Pembangunan
Menyikapi pemilu tahun 1971, ketujuh KINO yang merupakan kekuatan utama Sekretariat Golkar mengambil keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk mengikuti pemilu dengan satu nama dan satu lambang, yaitu Golongan Karya (Golkar). Logo dan nama sejak pemilu 1971 ini masih dipertahankan hingga saat ini.
Pada pemilu 1971, Sekretariat Golkar ikut serta dan menjadi salah satu kandidat. Partai politik meremehkan partisipasi Golkar sebagai kandidat dalam pemilu. Mereka mempertanyakan kemampuan Golkar mengkomunikasikan politik di tingkat akar rumput. NU, PNI, dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lalu pasti akan keluar sebagai pemenang. Mereka tidak menyadari bahwa perpecahan internal dan kerusuhan telah menyebabkan penguasa mereka menetap di Golkar.
Hasilnya jauh melebihi ekspektasi. Golkar sukses besar dan menang dengan perolehan 34.348.673 suara atau 62,79% dari total suara. Pengumpulan suara cukup seragam di seluruh provinsi, tidak seperti partai politik yang menganut basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katolik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat, dan Aceh. Sementara itu, Murba gagal meraih suara berarti sehingga tidak meraih kursi di DPR.
Kemudian sesuai dengan ketentuan ketetapan MPRS tentang perlunya menata kembali kehidupan politik Indonesia, maka pada tanggal 17 Juli 1971, Sekretariat GOLKAR diubah menjadi Golkar/Golongan Karya.
Pada bulan September 1973, Golkar mengadakan konferensi nasional (Munas) pertama di Surabaya. Mayor Jenderal Amir Murtono terpilih sebagai presiden. Konsolidasi Golkar mulai terjadi dengan terbentuknya organisasi profesi, seperti Himpunan Tani Harmonisasi Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).
Pasca peristiwa G30S, Sekretariat Golkar dengan dukungan penuh Jenderal Soeharto selaku pimpinan militer melancarkan aksi-aksi yang mula-mula melumpuhkan kekuatan PKI dan kemudian kekuatan Bulgaria Karno.
Intinya, Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua kebijakan Orde Baru dibuat dan kemudian dilaksanakan oleh militer dan penguasa Golkar. Selama puluhan tahun pemerintahan Orde Baru, sebagian besar jabatan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif diisi oleh kader Golkar.
Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstitutif dibina sejak awal Orde Baru melalui penataan informal yaitu Jalur A untuk lingkungan militer, Jalur B untuk lingkungan birokrasi, dan Jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pimpinan tiga lini tersebut menjalankan kendali atas Golkar melalui dewan direksi yang mempunyai peran strategis.
Setelah Soeharto lengser pada tahun 1998, para aktivis dan mahasiswa mulai memprotes keberadaan Golongan Karya.
Editor: Farahdama A.P/Addinda Zen