Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) akan melakukan pembinaan terhadap instansi pemerintah yang mendapatkan predikat di bawah B di tahun 2024.
Pembinaan rencananya akan mulai dilakukan minggu ketiga Februari.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mendorong seluruh instansi pemerintah dapat melaksanakan Reformasi Birokrasi atau RB berdampak seperti arahan Presiden Joko Widodo.
Ia menjabarkan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berfokus pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat.
“Bergerak untuk reformasi birokrasi berdampak merupakan penjabaran dari arahan Presiden. Presiden Jokowi mendorong birokrasi berdampak, birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas, serta birokrasi lincah dan cepat,” ujarnya di Jakarta, Senin (12/2/2024).
Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, mengatakan sebanyak 242 pemda akan didorong agar meningkat minimal B.
Evaluasi RB dilakukan terhadap 624 instansi pemerintah. Di mana sebanyak lebih dari 382 pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperoleh predikat minimal baik.
Pada tahun 2023, RB tematik memiliki empat fokus tema utama yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi. Kemudian, digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penanganan stunting, dan prioritas Presiden yaitu pengendalian inflasi dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.
Pelaksanaan RB
Erwan menerangkan, sebanyak 487 instansi pemerintah telah berkontribusi melaksanakan rencana aksi RB Tematik penanggulangan kemiskinan. Dan, memberikan dampak positif pada penurunan kemiskinan di tahun 2023 sebesar 1,12 persen.
Sedangkan tema peningkatan investasi, sebanyak 404 instansi pemerintah telah berkontribusi melaksanakan rencana aksi peningkatan kualitas investasi.
Dan, memberikan dampak positif berupa kenaikan realisasi investasi di tingkat nasional sebesar Rp160,6 triliun.
Untuk tema peningkatan penggunaan produk dalam negeri, sebanyak 365 instansi pemerintah telah berkontribusi melaksanakan rencana aksi. Dan, memberikan dampak positif berupa kenaikan realisasi penggunaan PDN sebesar 6 persen di tahun 2023.
Pada tema pengendalian inflasi, sebanyak 355 instansi pemerintah telah berkontribusi melaksanakan rencana aksi. Dan, memberikan dampak positif berupa penurunan inflasi sebesar 2,89 persen dari tahun 2023 (5,51 persen – year-on-year (yoy)).
Sehingga tingkat inflasi pada tahun 2023 menjadi 2,61 persen (yoy) dan merupakan nilai terendah sejak tahun 2000. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu