Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023 untuk petani di Sumatera Utara (Sumut) mencapai 396.325 ton. Jumlah ini meningkat dibanding alokasi tahun 2022 yang hanya berkisar 295.180 ton.
Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sumut, Lucyantini mengatakan, alokasi pupuk subsidi yang diterima dari pemerintah pusat terdiri dari tiga jenis pupuk.
Masing-masing yakni pupuk Urea sebanyak 239.957 ton, pupuk NPK sebanyak 148.676 ton dan pupuk NPK Formula Khusus sebanyak 7.692 ton.
“Jadi, total keseluruhan alokasi pupuk subsidi yang kita terima dari Kementerian Pertanian untuk tahun 2023 sebanyak 396.325 ton,” kata Lucyantini kepada wartawan, Rabu (4/1/2023), di Medan.
Didampingi Plh Sarana dan Prasarana Dinas TPH Sumut, Heru Suwondo, Lucyantini mengatakan, dibanding tahun lalu penerimaan pupuk bersubsidi Sumut mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama jenis pupuk urea.
“Tahun lalu alokasi pupuk urea kita hanya berkisar 168.487 ton tapi sekarang menjadi 239.957 ton. Ada penambahan sebanyak 71.470 ton,” jelasnya.
Begitu juga dengan NPK Formula Khusus, lanjut Lucyantini, tahun lalu nihil tapi sekarang mendapat sebanyak 7.692 ton.
Sedangkan untuk pupuk bersubsidi jenis NPK penambahan yang diperoleh menurut Lucyantini tidak terlalu signifikan, hanya berkisar 21.983 ton.
“Tahun 2022 lalu kita mendapat 126.693 ton tapi tahun ini ditambah 21.983 ton sehingga menjadi 148.676 ton,” jelasnya.
Terhadap kebutuhan pupuk bagi petani di Sumut dengan alokasi yang diterima, menurut Lucyantini masih sangat jauh berkurang terutama untuk pupuk NPK.
“Kalau untuk pupuk urea dengan alokasi sekarang ini mungkin masih bisa tercover ya, untuk kebutuhan petani, tetapi untuk NPK masih kurang banyak,” kata Lucyantini.
Dikatakannya, dengan alokasi yang ada, khusus untuk pupuk NPK hanya mampu memenuhi 30% dari kebutuhan NPK di Sumut.
Begitupun, Lucyantini meminta para petani tidak perlu khawatir ataupun panik terhadap alokasi pupuk yang ada saat ini. Karena bila terjadi kekurangan pupuk, pihaknya akan mengusulkan penambahan pupuk ke pusat.
“Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kita selalu mengusulkan penambahan ataupun realokasi ke pusat apabila terjadi kekurangan pupuk,” ujarnya.
Dan, biasanya kata Lucyantini, usulan itu dilakukan pada pertengahan tahun dan menjelang akhir tahun saat puncak tanam padi kedua. *
Editor: Erna Sari Ulina Girsang