Ketua DPR RI Puan Maharani menerima Pengantar Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Puan berharap, pelaksanaan APBN 2024 dapat dirasakan langsung oleh rakyat.
“Pada masa sidang sebelumnya, DPR RI bersama Pemerintah telah melakukan pembahasan. Dan, menyepakati Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun Anggaran 2024,” ucap Puan.
Puan mengatakan itu usai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Diketahui, KEM PPKF 2024 merupakan dokumen pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN untuk tahun anggaran 2024.
Lewat pembahasan tersebut, pemerintah dan DPR menyepakati target pertumbuhan ekonomi nasional 2024 berada pada kisaran 5,1 hingga 5,7 persen. Dengan tingkat inflasi diperkirakan terkendali dalam kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Sementara itu untuk pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,81 persen hingga 12,38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan target mencapai Rp2.719,1 triliun hingga Rp2.865,3 triliun dalam APBN 2024.
Kemudian untuk belanja negara diprediksi mencapai Rp3.215,7 triliun hingga Rp3.476,2 triliun
Sementara arah kebijakan fiskal tahun depan akan diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Dengan mengusung tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Puan mengingatkan pemerintah agar fokus dalam arah kebijakan fiskal tersebut. Untuk menciptakan landasan pembangunan yang kokoh bagi periode pembangunan selanjutnya.
“Penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riel untuk menjaga stabilitas ekonomi harus terus dilakukan secara efektif,” terang Puan.
Puan mengingatkan, sejak tahun 2019 Pemerintah selalu menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan penyerapan APBN agar lebih berkualitas.
Sebab belanja negara yang berkualitas akan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Saat ini, belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya,” tegas Puan.
Belanja Negara Harus Semakin Berkualitas
Puan menyoroti penggunaan anggaran di instansi Pemerintah yang berjalan tidak optimal. Seperti anggaran stunting di APBD salah satu daerah sebesar Rp10 miliar.
Namun yang digunakan konkret untuk membeli makanan bergizi bagi anak-anak stunting tak sampai Rp2 miliar. Lebih banyak digunakan untuk rapat-rapat dan perjalanan dinas hingga membuat Presiden Jokowi geram.
“Sedangkan Rp8 miliar digunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan,” lanjut Puan.
Berkaca dari hal tersebut, DPR berharap agar belanja negara ke depan harus semakin berkualitas. Hal ini penting demi memastikan alokasi anggaran betul-betul dirasakan masyarakat.
“Menjadi harapan kita semua, bahwa belanja negara ke depan, khususnya pada tahun anggaran 2024, seluruh program di kementerian/lembaga semakin berkualitas. Dengan alokasi anggaran yang manfaatnya langsung dirasakan Kelompok Penerima Manfaatnya adalah rakyat,” ucapnya.
Puan juga mengingatkan Pemerintah untuk terus berkomitmen menerapkan konsep Anggaran Berbasiskan Kesejahteraan (wellbeing budget). Yang tertuang dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN 2024.
Konsep wellbeing budget akan mengkaitkan Kinerja APBN dengan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung.
Anggaran Berbasis Kesejahteraan juga akan menjadi acuan di setiap Kementerian/Lembaga dalam mengusulkan anggaran di dalam APBN.
Puan mengingatkan Pemerintah terhadap berbagai kesepakatan, rekomendasi, dan catatan dari DPR saat pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro. Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN 2024.
“Yang seharusnya telah dirumuskan oleh Pemerintah dalam Rancangan APBN Tahun 2024 beserta Nota Keuangan,” pungkasnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang