Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin kembali menegaskan bahwa netralitas ASN dalam menghadapi Pemilu tidak bisa ditawar dan harus dijalankan.
“ASN harus netral, petugas keamanan juga harus netral,” tegas Wapres.
Penegasan itu disampaikan Wapres dalam keterangan persnya di Posyandu Dahlia I, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi, Selasa (31/10/2023).
Selain netralitas dari para ASN, penyelenggaraan Pemilu juga kata Wapres, harus dilakukan secara jujur dan adil. Sehingga tidak terjadi kecurangan dalam prosesnya yang dapat berdampak pada potensi konflik di masyarakat.
“Sebagai Wakil Presiden, saya menyuarakan berkali-kali supaya Pemilu diselenggarakan dengan cara yang jujur,” imbuh Wapres.
Wapres juga mengingatkan sebagai individu yang bertugas di sektor-sektor strategis pemerintahan, netralitas ASN menjadi modal utama. Dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan tidak memihak.
“Dan kemarin Presiden juga sudah bicara di depan Pj-Pj (Penjabat Kepala Daerah) itu dan mengatakan bahwa harus netral. Dan, yang tidak netral akan dicopot ya,” pungkas Wapres.
Pada kesempatan berbeda, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pentingnya netralitas ASN dalam mengawal Pemilu.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada para Pj. Kepala Daerah di Istana Negara, Senin (30/10/2023).
“Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat, hati-hati, Bapak-Ibu dilihat. Mudah sekali, kelihatan Bapak-Ibu memihak atau ndak. Krik, sudah. Dan juga, pastikan ASN itu netral,” tutur Presiden.
“Menjaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan dengan politik. Selesaikan dengan baik,” pungkas Presiden.
Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Gubernur Jambi Al Haris dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu