Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) dan sejumlah negara Islam mengutuk keputusan Taliban yang melarang perempuan bekerja di lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau non-governmental organization (NGO) di seluruh Afghanistan.
Dua negara Islam lain yang mengutuk keputusan Taliban ini yakni Pakistan dan Arab Saudi.
Sebelumnya pada 24 Desember lalu, Kementerian Ekonomi Afghanistan memerintahkan semua organisasi non-pemerintah atau LSM untuk tidak membiarkan staf perempuan bekerja sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Dilansir Al Arabiya, Rabu ini (28/12/2022), Asisten Menteri Luar Negeri dan Perwakilan UEA untuk PBB Lana Nusseibeh memperingatkan bahwa keputusan itu akan semakin menghambat pemberian bantuan kemanusiaan di negara tersebut.
“Dan [akan] berdampak pada masyarakat yang paling rentan, termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua,” katanya.
Dia mengatakan bahwa dua pertiga penduduk Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan 6 juta orang berisiko kelaparan. “Islam menghormati peran perempuan dan menjunjung tinggi hak-hak mereka,” kata Nusseibeh.
Perintah Taliban soal larangan perempuan bekerja di NGO tersebut tidak berlaku langsung untuk PBB, tetapi banyak dari program PBB justru dilaksanakan oleh LSM lokal dan internasional yang kena pemberlakuan larangan tersebut.
Pernyataan terbaru datang hanya 4 hari setelah UEA mengecam keputusan pemerintah Afghanistan yang Taliban untuk menangguhkan akses universitas bagi siswa perempuan.
Dilaporkan kantor berita Emirates News Agency atau WAM (Wakalat Anba’a al-Emarat), Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional UEA dan rekannya Bilawal Bhutto Zardari, Menteri Luar Negeri Pakistan, membahas keputusan tersebut melalui panggilan telepon.
Kedua diplomat top itu menekankan bahwa Islam sebagai agama memberikan perhatian yang signifikan kepada perempuan, memberi mereka posisi istimewa, dan menjaga hak-hak mereka.
Mereka menegaskan perlunya menjamin hak-hak perempuan, serta pentingnya partisipasi perempuan dan anak perempuan secara penuh dan setara dalam semua aspek kehidupan.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga meminta Taliban untuk membatalkan langkah tersebut.
Pada Senin, penjabat kepala misi PBB ke Afghanistan (United Nations Assistance Mission in Afghanistan/UNAMA) mengatakan kepada penjabat menteri ekonomi pemerintahan Taliban untuk membatalkan keputusan untuk melarang pekerja LSM perempuan selama pertemuan, menurut sebuah pernyataan.
“Jutaan warga Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan dan menghilangkan penghalang sangat penting,” kata UNAMA dalam pernyataan itu. Pernyataan ini juga menambahkan bahwa penjabat kepala dan koordinator kemanusiaan UNAMA Ramiz Alakbarov sudah bertemu dengan Menteri Ekonomi Mohammad Hanif.
Perekonomian Afghanistan yang sedang berjuang telah berujung pada krisis sejak Taliban mengambil alih pemerintahan sejak tahun 2021, dan negara tersebut menghadapi sanksi dan pemotongan bantuan pembangunan.
Menurut International Rescue Committee, antuan kemanusiaan, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, telah menjadi penyelamat bagi jutaan orang. Lebih dari setengah populasi Afghanistan bergantung pada bantuan kemanusiaan.,
*
Email: verabebbington@esensi.tv
Editor: Vera Bebbington