Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyebut terdapat empat catatan penting terkait evaluasi Program Indonesia Pintar atau PIP. Bahkan menurutnya, penerapan PIP masih jauh dari harapan.
“Kalau bukan (karena masukan dari) DPR, tidak akan ada kuota KIP (kartu Indonesia pintar). Sosialisasi yang kita terima dari Kemendikbudristek hanya dua kali setahun. Wajar saja masih banyak polemik,” ungkap Ferdiansyah.
Ia mengatakan itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Kemudian, Sekjen Kementerian Sosial, Ketua Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Direktur BNI, dan Direktur BRI. RDP digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2023).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menegaskan, keempat catatan tersebut terkait soal data, keterbatasan layanan dan SDM, kepastian waktu, dan sosialisasi.
Ia meminta baik dari Kemendikbudristek, Kemensos, dan bank penyalur saling berkoordinasi demi memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Dengan begitu tercipta perubahan yang lebih baik.
“Kami sampaikan ini secara objektif, semata-mata demi perbaikan, tidak mencari-cari kesalahan,” terangnya.
Terakhir, Ferdiansyah meminta layanan pengurusan PIP dipermudah sehingga dapat meminimalisir terjadinya oknum-oknum melakukan pemotongan ilegal. Terutama pada tiap tahapan-tahapan pengurusan PIP.
“Yang kedua berkaitan dengan layanan maka juga terkait dengan SDM. Ini bisa ngga kita berkolaborasi juga tentang keterbatasan SDM tersebut. Datanya harus ada, kan data sudah resmi tidak ada yang perlu di umpet-umpetin. Kenapa itu sulit minta data, artinya apa? kalau ini data kan terbuka berarti ada informasi keterbukaan publik,” tutup Ferdiansyah. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Radja H Napitupulu