Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mempertanyakan kehadiran negara dalam menyikapi biaya haji yang terus merangkak naik.
Hal ini mengingat mayoritas yang berangkat haji terutama yang reguler bukan berasal dari kalangan atas.
“Jadi kalau dilihat beban biaya haji ini semakin lama semakin mahal. Ingat Pak, yang berangkat haji reguler itu 70 persen orang-orang yang tidak mampu,” kata Abdul Wachid dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja BPIH Tahun 1444 H/2023 M, Kamis (26/1/2023).
Menurutnya, bagi orang yang memiliki kemampuan tidak akan mau memakai haji reguler. Mereka akan memakai haji plus.
“Ini maksud saya. Yang reguler ini kan kita selalu bahas tiap tahun. Kenapa ini selalu kita bahas dan angkanya sampai kita minta turun. Ya kehadiran negara sampai di mana ini?” ujar Abdul Wachid, di Ruang Rapat Komisi VIII, DPR RI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan Jakarta.
Sebelumnya, Wachid sempat membandingkan besaran biaya penyelenggaraan dan beban biaya haji yang dibayarkan calon jemaah haji asal Malaysia dan Indonesia.
“Tadi malam saya mendapatkan masukan bahwa haji yang dilaksanakan oleh Malaysia harganya Rp108 juta tapi beban jemaah haji Malaysia hanya Rp30 juta. Kalau nggak salah ini. Artinya itu di-cover oleh negara dan di-cover oleh dana Haji,” tambahnya.
Peran Kementerian Terkait
Legislator Dapil Jawa Tengah II ini menyarankan agar negara melalui kementerian terkait baik Kementerian Agama maupun Kementerian Kesehatan bisa mempersiapkan peran mereka setiap tahunnya terutama terkait anggaran untuk mendukung penyelenggaran haji.
Wachid juga menyinggung adanya keterlibatan perusahaan negara, dalam hal ini Garuda Indonesia dan Angkasa Pura.
Menurutnya, jika tidak bisa membuat anggaran untuk membantu penyelenggaraan ibadah haji, maka para BUMN tersebut bisa melakukannya melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
“Bila perlu ya anggaran tiap tahun di Angkasa Pura, di (Kementerian) Kesehatan dan yang lain. Dimasukkan dalam satu anggaran, artinya ini negara hadir. Termasuk Garuda, termasuk Angkasa Pura. Kalau termasuk anggaran itu apa mungkin? CSR-nya dong. CSR Garuda, CSR Angkasa Pura,” kata Politisi Partai Gerindra ini.
Wachid juga meminta Kementerian Kesehatan menyiapkan alokasi anggaran tersendiri. Ia menyoroti kualitas dan variasi obat-obatan yang disiapkan di berbagai embarkasi.
“Kementerian Kesehatan menyiapkan satu anggaran untuk haji, dengan obat-obatan yang disiapkan yang mumpuni yang bagus yang berkualitas. Kalau perlu jangan generik,” tambahnya.
Wachid kembali menegaskan agar masing-masing lembaga ikut andil dalam membantu pelaksanaan ibadah haji termasuk dalam mitigasi saat munculnya gejolak kurs dan harga bahan bakar.
Tanpa adanya persiapan, gejolak akan berujung pada kenaikan dana penyelenggaraan yang berimbas pada biaya yang harus dibayarkan.
“Artinya, kalau ada gejolak kurs, gejolak (harga) avtur itu sudah disiapkan (anggarannya), tidak seperti ini kita harus berdebat. Masyarakat cemas, ini masyarakat cemas dengan harga muncul Rp69 juta itu,” tutupnya.
Sebelumnya, usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 mencapai Rp98.893.909. Kementerian Agama RI mengusulkan kenaikan biaya haji yang harus dibayar jemaah menjadi Rp69,20 juta.
Jumlah ini jauh lebih tinggi dari BPIH tahun 2022 sebesar Rp39.88 juta. Sedangkan sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta. *
Editor: Addinda Zen