Home » Cegah PHK di Industri Padat Karya, Kemnaker Terbitkan Permenaker No 5/2023

Cegah PHK di Industri Padat Karya, Kemnaker Terbitkan Permenaker No 5/2023

by Junita Ariani
2 minutes read
kemnaker

ESENSI.TV - JAKARTA

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023.

Permen tersebut tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Hal itu disampaikan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

Menurutnya, aturan itu untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri padat karya berbasis ekspor.

“Permenaker ini memberikan pelindungan dan mempertahankan kelangsungan bekerja pekerja/buruh,” kata dia, dikutip dari siaran pers, Jumat (17/3/2023).

Selain itu, Permenaker ini juga menjaga kelangsungan usaha perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor. Dari dampak perubahan ekonomi global yang mengakibatkan penurunan permintaan pasar.

Putri menjelaskan, kriteria perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor tersebut adalah memiliki pekerja/buruh paling sedikit 200 orang.

Persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15%. Kemudian, bergantung pada permintaan pesanan dari negara Amerika Serikat dan negara-negara di benua Eropa.

Sedangkan cakupan perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor adalah industri tekstil dan pakaian jadi. Industri alas kaki, industri kulit dan barang kulit, industri furnitur dan industri mainan anak.

“Agar tidak terjadi PHK maka industri padat karya sesuai kriteria-kriteria tersebut dapat melakukan pembatasan kegiatan usaha dengan menyesuaikan waktu kerja dan pembayaran upah,” katanya.

Baca Juga  Industri Smelter Diharapkan Jadi Contoh Penerapan Norma-Norma Ketenagakerjaan.

Penyesuaian Waktu Kerja dan Upah

Putri menjelaskan, perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian waktu kerja.

Yakni, waktu kerja dapat kurang dari 7 jam perhari dan 40 jam perminggu untuk waktu kerja 6 hari kerja dalam seminggu. Sedangkan untuk waktu kerja 5 hari dalam seminggu, waktu kerja dapat kurang dari 8 jam perhari dan 40 jam perminggu.

Pengurangan waktu kerja tersebut, lanjut Putri, tidak dapat diperhitungkan sebagai kekurangan untuk waktu kerja yang akan diterapkan setelah berakhirnya penyesuaian waktu kerja.

“Penyesuaian waktu bekerja hanya berlaku 6 bulan sejak Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 berlaku. Serta harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh,” jelasnya.

Terkait penyesuaian upah, Putri menjelaskan, ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh paling sedikit 75% dari upah yang biasa diterima.

Penyesuaian upah itu hanya berlaku selama 6 bulan sejak Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 berlaku, serta harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja/buruh.

“Pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian upah ini dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional serta, menjaga kelangsungan bekerja dan kelangsungan berusaha,” tutupnya. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life