Digitalisasi terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat ini sudah menjadi keharusan. Sejak pandemi Covid-19, pola belanja masyarakat semakin berubah.
“Saat ini masyarakat lebih memilih berbelanja secara daring,” kata Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga.
Penekanan itu disampaikan Wamendag dalam acara Pertemuan Anggota Hippindo program Retail Masuk E-Katalog Pemerintah. Acara itu juga sekaligus Mendukung Beli Buatan Indonesia, yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (7/7/2023).
Hippindo adalah Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesi.
Menurut Jerry, Pemerintah saat ini tengah gencar mendorong pelaku UMKM untuk ‘melek’ digital.
“Melalui kegiatan ini, kami harap akan semakin banyak produk Indonesia yang tampil di katalog elektronik (e-katalog) pemerintah,” jelasnya lagi.
Dengan begitu, lanjut Wamendag, percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dapat tercapai sesuai Perpres Nomor 17 tahun 2023.
Wamendag menjelaskan, saat ini terdapat ketentuan terkait pengoptimalan penggunaan produk dalam negeri. Yakni mengacu pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 mengenai kewajiban alokasi 40 persen bagi produk dalam negeri.
Yang berasal dari UMKM untuk pengadaan barang dan jasa belanja pemerintah dan badan usaha nasional. Tahun ini, 48-50 persen harus menggunakan e-katalog produk lokal.
Pengadaan alat sekolah, bangku, komputer, dan terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan, kata Wamendag, semua menggunakan e-katalog.
Harapannya, agar percepatan pengadaan barang danjasa pemerintah menggunakan produk lokal dapat tercapai.
“Dengan dijalankannya aturan ini, selain memberikan keuntungan bagi pelaku usaha sendiri, juga akan memberikan manfaat bagi negara,” ujarnya.
Di antaranya lanjut Jerry, dapat menghemat devisa negara, mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, meningkatkan kesempatan kerja. Serta meningkatkan pemanfaatan industri nasional.
UMKM Harus Terdigitalisasi
Kementerian Perdaganganjuga (Kemendag) kata dia, ikut mendorong percepatan program tersebut dengan membangun ekosistem bisnis melalui empat pilar.
Yaitu UMKM yang terbuka terhadap perubahan, inovatif, dan punya kemauan berkembang; lokapasar (marketplace) yang bersinergi dengan UMKM.
Kemudian, ritel modern yang berperan memberikan akses kemitraan dan lembaga pembiayaan atau perbankan.
UMKM Indonesia kata Wamendag, dituntut adaptif terhadap perubahan teknologi termasuk dalam pemasaran produknya.
“Hingga 2022, jumlah UMKM yang terdigitalisasi telah mencapai 20.997.131 UMKM dan diharapkan dapat mencapai 30 juta pada 2024,” jelasnya.
Wamendag mengatakan, teknologi digital saat ini harus giat disosialisasikan kepada para pelaku UMKM agar tetap berdaya saing. Dengan begitu, para pelaku usaha dapat memasarkan produk dengan jangkauan yang lebih luas. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang