Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengharuskan perwujudan kedaulatan pangan dengan membenahi permasalahan struktural sektor pangan. Oleh karena itu, DPR RI mendorong pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif demi menekan harga kebutuhan pokok yang kian melambung tinggi.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, perlu langkah menengah-panjang agar masalah-masalah kelangkaan bahan pangan tidak terulang pada tahun-tahun mendatang.
“Dalam perspektif jangka menengah-panjang, Pemerintah harus dapat membenahi masalah struktural dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Sehingga, masalah-masalah kelangkaan bahan pangan tidak terulang pada tahun-tahun mendatang,” ujar Sufmi, dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (7/3).
Sufmi juga menambahkan, agar APBN harus mampu menjadi instrumen untuk dapat meringankan beban dan mempertahankan daya beli masyarakat.
“APBN harus mampu menjadi instrumen untuk dapat meringankan beban dan mempertahankan daya beli masyarakat. Terlebih, menjelang bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi,” jelasnya.
APBN Ketahanan Pangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, tercantum pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan Rp114,3 triliun. Angka ini mengalami peningkatan sekitar Rp13,4 triliun atau tumbuh 13,2% dibanding outlook realisasi anggaran ketahanan pangan 2023.
Agenda ketahanan pangan pada 2024 mencakup pengendalian inflasi pangan melalui operasi pasar murah, subsidi pupuk, sampai penguatan koordinasi kebijakan pangan antar-lembaga pemerintah.
Selain itu, anggaran ketahanan pangan 2024 diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan melalui sejumlah program. Adapun program-program tersebut adalah:
1. Perbaikan sarana dan prasarana, optimalisasi lahan, pengendalian hama dan dampak perubahan iklim, penguatan riset budidaya dan pascapanen, penguatan kapasitas petani dan nelayan;
2. Penguatan kelembagaan petani melalui korporasi petani, dukungan pembiayaan melalui subsidi dan bantuan lainnya, serta perlindungan usaha tani melalui asuransi pertanian;
3. Percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, yakni jaringan irigasi dan bendungan;
4. Pengembangan kawasan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur; dan
5. Penguatan cadangan pangan nasional.
Dikutip dari ANTARA, Bendahara Negara mengatakan APBN akan terus diarahkan menjadi instrumen untuk mentransformasikan ekonomi dan mendukung perbaikan kesejahteraan rakyat.
Editor: Raja H. Napitupulu