Ibu Kota Nusantara dijadwalkan sudah mulai berfungsi sebagai Ibu Kota Negara atau pusat pemerintahan pada tahun 2024.
Tenggat waktu ini sudah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Dalam pasal 4 ayat 3 disebutkan, paling lama dua tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI tidak berlaku lagi.
Sedangkan, Undang Undang tentang Ibu Kota Negara sudah disahkan tanggal 15 Februari 2022.
Pemindahan Ibu Kota Negara bukan hal baru di dunia. Banyak contoh sukses negara yang memindahkan pusat pemerintahannya dari satu kota ke kota lain.
Memang kebijakan ini terkesan rumit karena harus memenuhi banyak aspek, seperti Infrastruktur, ekonomi, politik, birokrasi dan sosial masyarakat.
Singkatnya, memindahkan ibu kota negara pasti banyak biaya dan emosi yang terkuras. Pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Berikut empat negara yang berhasil memindahkan ibu kota negaranya, seperti dilansir dari naskah akademik RUU Ibu Kota Negara.
1. Canberra, Australia
Keputusan untuk memindahkan Ibu Kota di Australia dibuat pada tahun 1908. Tantangan saat itu adalah bagaimana mencari lokasi yang yang bersifat netral dan tidak memberikan special privilege terhadap daerah manapun.
Pada saat itu, keputusan yang diambil adalah memindahkannya ke lokasi yang berjarak sama ke kedua kota terbesar di Australia yaitu Sydney dan Melbourne.
Pembangunan Ibu Kota yang baru dimulai pada tahun 1913, tetapi sempat ditunda karena erang dunia I dan masalah keuangan di Australia.
Desain kota baru dikompetisikan secara internasional padatahun 1911 dan menghasilkan 137 skema yang diajukan.
Desain yangmemenangkan kompetisi saat itu adalah desain Walter Burley Griffin berasal dari Amerika.
Desain Griffin menggunakan bentuk segitiga sebagai struktur kunci desain perkotaan.
Durasi pembangunan mulai dari tahun 1920 hingga tahun 1971, mulai dari pembangunan instruktur dasar hingga pemindahan semua kantor dan pegawai Pemerintah dan legislatif.
2. Sejong, Korea Selatan
Pemerintah Korea Selatan menetapkan Sejong sebagai Ibu Kota Negara pada tahun 2005 melalui Undang-undang khusus.
Pemindahan Ibu Kota Negara ini bertujuan untuk merelokasi 2/3 instansi pemerintah dari Seoul. Kota Sejong berada 120 Km dari Seoul yang merupakan pusat perekonomian.
Letaknya yang berada di tengah wilayah Korea Selatan menjadikan Sejong dipilih sebagai Ibu Kota untuk melaksanakan pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Seoul.
Konstruksi pembangunan Kota Sejong dilakukan mulai tahun 2007 hingga pada tahun 2017. Dalam kurun waktu 10 tahun tersebut telah terbangun 40 instansi pemerintahan dan 15 lembaga penelitian.
Rencana pembangunan Sejong mengedepankan pengalokasian ruang terbuka hijau hingga seluas 50% dari total luas area.
Perkiraan biaya pembangunan awal pada tahun 2005 sekitar USD8 miliar, tetapi pengembangan secara menyeluruh Kota Sejong saat ini diperkirakan akan menelan biaya pemerintah USD22 miliar selama 30 tahun.
3. Putrajaya, Malaysia
Putrajaya membutuhkan waktu 12 tahun dari saat penetapan pemindahan Ibu Kota sampai dengan tahap pemindahan pemerintahan.
Setelah lebih dari 20 tahun pembangunan, penduduk Putrajaya hanya berjumlah 85.000 masih relatif kecidari populasi yang direncanakan.
Selain itu, kegiatan ekonomi di luar jam kerja sangat kecil, hal itu menunjukkan bahwa Putrajaya mungkin akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mandiri secara fiskal.
Kebutuhan akan pusat administrasi baru di Malaysia muncul karena permasalahan kemacetan dan banjir di Kuala Lumpur.
Gagasan mendirikan pusat administrasi federal di luar Kuala Lumpur dimulai pada akhir 1980-an dan diwujudkan pada tahun 1993 dengan keputusan resmi untuk memindahkan pusat administrasi Pemerintah.
Pada Juni 1999, kantor Perdana Menteri dipindahkan ke Putrajaya.
Pada tanggal 1 Februari 2001, Putrajaya dinyatakan sebagai Wilayah Federal dan Putrajaya Corporation didirikan sebagai Otoritas Lokal yang bertugas mengelola kotapraja.
Total biaya konstruksi Putrajaya diperkirakan sekitar USD8 miliar, sebagian besar didanai dari anggaran publik.
4. Islamabad, Pakistan
Pemindahan Islamabad sebagai pusat pemerintahan dikarenakan adanya permasalahan terkait rendahnya pelayanan infrastruktur dan overpopulasi pada Kota sebelumnya.
Islamabad terletak di central Pakistan yang berada di dataran tinggi serta dilalui jalur utama Asia.
Berdiri sejak 1960, Islamabad dimaksudkan juga menjadi penguat identitas bangsa yang erat kaitannya dengan Islam.
Kota ini menjadi pusat politik Pakistan yang dikelola oleh Korporasi Metropolitan Islamabad, yang didukung oleh Capital Development Authority (CDA).
Pusat administrasi pemerintahan di Kota Islamabad mengedepankan konsep pengembangan modern dan clean city.
Islamabad telah direncanakan untuk menampung populasi sekitar 2.500.000 jiwa dalam periode dua generasi.
Sampai dengan tahun 1980-an Islambad didominasi oleh pusat administrasi, kemudian berkembang menjadi pusat bisnis dan perdagangan.
Pembelajaran untuk Indonesia
Apa pendapatmu tentang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang sedang dijalankan pemerintah? *
Menyitir kajian PriceWaterhouseCoopers Indonesia (PWC) Indonesia, setidaknya ada enam aspek yang harus menjadi perhatian dalam membangun IKN.
Pertama, aspek ketersediaan sumber daya alam yang tersedia di wilayah IKN, seperti pasokan air di wilayah IKN.
Kedua, aspek ekonomi melalui desain yang digunakan harus dapat menambah proporsi perjalanan menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki.
Ketiga, aspek peningkatan faktor keberlanjutan di semua aspek mulai dari metode konstruksi yang berkelanjutan, desain hemat energi, penggunaan energi terbarukan dalam sebuah jaringan, hingga pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
Keempat, aspek komersial dan isu finansial karena kedua aspek tersebut dinilai sebagai kunci mewujudkan manfaat ekonomi dan strategis proyek.
Kelima, aspek manajemen melalui struktur organisasi dan tata kelola yang transparan.
Keenam, aspek ketersediaan sumber daya manusia handal dalam merespon setiap perubahan global. Menghadapi disrupsi digital, setiap pihak yang terlibat di IKN sudah seharusnya mampu mengoptimalkan digital dalam memenangkan problem-problem yang ada.
Berpijak pada pemikiran diatas, maka menjadi tantangan besar bagi setiap pihak terkait pengembangan IKN adalah bagaimana mewujudkannya secara sinergi. Tujuannya membawa Indonesia cita-cita bangsa kembali membahana ke pelosok bumi.
Ir. Syahrial Loetan, MCP (Pengamat Perencanaan Pembangunan Nasional)
Editor: Erna Sari Ulina Girsang