Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan agar seluruh ASN (aparatur sipil negara) pemerintahan mulai dari pusat hingga kabupaten/kota untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024.
“Hal yang sama juga berlaku bagi aparat TNI-Polri,” kata Presiden Jokowi kepada awak media Rabu, (1/11/2023).
Penegasan itu disampaikan Presiden di area proyek pembangunan Jalan Tol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
“Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten pemerintah kota, pusat semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral. Polri semua harus netral,” ujar Presiden.
Terkait adanya informasi pemindahan atribut-atribut partai saat Presiden melakukan kunjungan kerja ke Bali, ia mengimbau agar pemerintah daerah berkomunikasi dengan para pengurus partai di daerah.
“(Pemda) berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik,” ujarnya.
Sehari sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin juga kembali menegaskan bahwa netralitas ASN dalam menghadapi Pemilu tidak bisa ditawar dan harus dijalankan.
“ASN harus netral, petugas keamanan juga harus netral,” tegas Wapres.
Penegasan itu disampaikan Wapres dalam keterangan persnya di Posyandu Dahlia I, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi, Selasa (31/10/2023).
Selain netralitas dari para ASN, penyelenggaraan Pemilu juga kata Wapres, harus dilakukan secara jujur dan adil. Sehingga tidak terjadi kecurangan dalam prosesnya yang dapat berdampak pada potensi konflik di masyarakat.
“Sebagai Wakil Presiden, saya menyuarakan berkali-kali supaya Pemilu diselenggarakan dengan cara yang jujur,” imbuh Wapres. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu