Keresahan masyarakat kelas menengah terus bergulir seiring kebijakan-kebijakan pemerintah yang menempatkan middle class berstatus paling nelangsa. Dengan status tidak miskin dan sulit kaya, kelas menengah di Indonesia acapkali terlupakan oleh pembuat kebijakan.
Perbincangan kelas “tanggung” ini pun menjadi topik hangat di antara pengguna X (Twitter). Tak sedikit warganet yang membandingkan keuntungan tiga kelompok ekonomi, yakni miskin, menengah, dan kaya.
Dilansir dari Kompas.com. Akun @catuaries, misalnya, menilai bahwa masyarakat miskin yang tak membayar pajak penghasilan, sering kali mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ketidak adilan mulai dirasakan oleh masyarakat, salah satunya tertuang dalam cuitan ini:
“Menengah: mau ga mau bayar pajak karena cuma single source of income. Pajak yang dibayar secara percentage of income bisa jadi lebih tinggi daripada yang kaya, ga dapat subsidi. Serba apa-apa pakai duit sendiri, udah gitu beberapa nyimpen duitnya buat ngutangin pemerintah lewat invest di SBN ritel,” tulis unggahan.
Terimpit
Kelas menengah serba terimpit Anggapan kelas menengah yang kerap menjadi “korban” juga diamini oleh Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara.
“Memang kelas menengah ini kan yang pertama dia tidak mendapatkan bantuan sosial karena dianggap mampu,” ujarnya, Rabu (6/3/2024).
Bhima melanjutkan, mayoritas kelompok kelas menengah juga minim menikmati berbagai subsidi, termasuk gas minyak cair (elpiji), bahan bakar minyak (BBM), serta listrik.
“Kelas menengah juga tidak memiliki kecanggihan seperti orang-orang kaya untuk melakukan penghindaran pajak, itu benar,” tuturnya.
Kelompok kelas menengah juga serba terimpit, salah satunya oleh mahalnya suku bunga kredit.
Rawan Balik Miskin
Bank Dunia melalui laporan bertajuk “Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class” pada 2020 menjelaskan, 45 persen atau 115 juta orang Indonesia masuk kategori menengah rentan.
Kelompok tersebut berhasil keluar dari garis kemiskinan, tetapi belum berhasil masuk dalam kelompok kelas menengah, bahkan bisa berbalik ke kategori miskin.
Kelas menengah di Indonesia sangat sulit mendaki tangga untuk masuk ke kelompok orang kaya. Bersusah payah seperti apa pun, kata Bhima, mereka akan sulit naik kelas karena mobilitas sosial yang macet di Tanah Air.
“Jadi begitu dia jadi kelas menengah, untuk mobilitas naik jadi orang kaya itu sangat terbatas. Itu yang menjadi tantangan,” ujarnya.
Kelas Menengah Sulit Kaya
Salah satu pemicu fenomena sulit naik kelas adalah upah minimum yang terlalu rendah, serta tidak sebanding dengan kenaikan harga bahan dan barang.
Kelas menengah juga harus bekerja dengan berbagai jenis pekerjaan untuk menutupi kebutuhan hidup. Ditambah, lanjutnya, struktur ekonomi Indonesia yang terlalu bergantung pada ekstraktif dan komoditas kian membuat penguasaan kekayaan terpusat.
Kelas menengah tentu tidak mengalami kenaikan pendapatan yang signifikan, meskipun ada limpahan harga komoditas global yang naik.
Kelas Menengah Butuh Bantuan Pemerintah
Kelompok kelas menengah harus banyak mendapat uluran tangan dari pemerintah. Bantuan pemerintah bisa dengan cara intervensi untuk menurunkan tingkat suku bunga yang memberatkan.
Selain itu, tekanan untuk mengendalikan harga tanah perlu dilakukan, sehingga kenaikannya tidak terlalu tinggi dibandingkan kenaikan pendapatan. Menstabilkan harga pangan juga salah satu upaya yang harus dilakukan.
Perluasan lapangan pekerjaan di sektor formal, seperti industrialisasi pun akan membantu karena warga kelas menengah lebih memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan jaminan sosial.
“Terakhir, tentu memperbaiki sistem BPJS, baik BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan gitu ya. Jadi kelas menengah ini tidak perlu mengeluarkan biaya kesehatan yang terlalu mahal tapi mendapatkan fasilitas yang lebih baik,” kata Bhima.
Pemerintah diharapkan agar tidak selamanya fokus pada msyarakat miskin, dan menempatkan middle class di tempat yang terhimpit. Terhimpit oleh kebijakan yang menekan kelas menengah menjadi kelompok sulit naik kelas dan cenderung menjadi miskin.
Seperti yang diketahui, untuk kelas menengah, belum ada fokus kebijakan khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena pemerintah berdalih bahwa jangkauan kelas menengah yang cukup besar dan dinamis dibandingkan dengan kelompok miskin.
Editor: Raja Napitupulu