Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) terus memetakan jumlah ASN yang akan pindah bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pasalnya, dinamika terkait pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ini terus berkembang. Menyesuaikan dengan kemampuan pembangunan di IKN serta jumlah hunian yang akan siap untuk dihuni nantinya.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, kementeriannya bergerak cepat matangkan beberapa skenario pemindahan ASN ke IKN. Hal ini untuk memastikan kinerja pemerintahan tetap berjalan produktif ketika sudah pindah ke IKN.
Dikatakannya, hari ini pihaknya menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi pada akhir pekan lalu. Di mana Kementerian PANRB diminta untuk mengoordinasikan skenario perpindahan ASN yang komprehensif dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
“Kami menyiapkan beberapa skenario, mulai dari skenario ideal hingga skenario bertahap,” ungkap Anas di Jakarta, Senin (22/1/2024).
Untuk menyiapkan skenario pemindahan ASN ini, Kementerian PANRB tidak bekerja sendirian. Secara paralel, skenario disusun bersama dengan OIKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kemudian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.
Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan unsur pertahanan dan keamanan yang melibatkan Kementerian Pertahanan, TNI, serta Polri.
Kementerian PANRB juga akan mengintensifkan koordinasi dengan berbagai K/L terkait data pemetaan jumlah ASN yang akan pindah dari masing-masing instansi.
Selain itu, Kementerian PANRB juga diminta untuk menyiapkan jumlah kebutuhan ASN. Baik yang diusulkan dari ASN yang sudah ada maupun yang akan direkrut, dari tiap K/L untuk penempatan di IKN.
Skenario Fungsi Pemerintahan
Dalam pengusulan kebutuhan pada Seleksi CASN Tahun 2024 ini, kata Anas, perlu disiapkan formasi khusus yang disiapkan untuk langsung bekerja di IKN.
Bukan hanya dari Otorita IKN saja, melainkan juga dari seluruh unsur pemerintah pusat yang akan pindah ke IKN sesuai tahapannya.
“Presiden meminta agar kami juga menyiapkan formasi kebutuhan bagi fresh graduate. Bukan saja untuk Otorita IKN, tetapi juga seluruh kementerian dan lembaga yang akan pindah ke IKN Nusantara,” paparnya.
Dalam pembuatan skenario pemindahan ASN ke IKN ini, Kementerian PANRB tidak hanya mengoordinasikan jumlah ASN dari pemerintah pusat yang akan pindah saja.
Lebih dari itu, Kementerian PANRB juga harus menyiapkan skenario agar fungsi pemerintahan dapat langsung berjalan optimal.
Selain terkait dengan SDM aparatur, Kementerian PANRB lanjut Anas, juga bertugas menyiapkan tata kelola pemerintahan yang akan dijalankan di IKN.
Menteri Anas menyampaikan, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi juga harus sudah matang untuk diimplementasikan di IKN.
“Hal ini terkait dengan transformasi digital pemerintahan, khususnya portal Layanan Aparatur Negara. Sehingga skenario pemindahan ASN dan sistem tata kelola pemerintahan berjalan serentak dan saling terintegrasi. Hal ini sejalan dengan penyiapan government technologi (GovTech) yang juga sedang kami siapkan,” pungkasnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu