Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71,3 triliun untuk memastikan kelancaran tahapan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024.
Anggaran itu dialokasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta kementerian/lembaga (K/L) pendukung lainnya.
Demikian disampaikan Direktur Anggaran Bidang Polhukam dan BA BUN, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Dwi Pudjiastuti Handayani.
Pernyataan itu disampaikannya dalam keteranagn pers, Selasa (7/11/2023), di Jakarta.
Menurut Dwi, kesuksesan oesta demokrasi serentak 2024 menjadi momen penentu masa depan bangsa, khususnya dalam kurun lima tahun mendatang.
Karena itu, pemerintah mengalokasikan biaya tersebut untuk membiayai berbagai kegiatan, termasuk pengadaan alat dan perlengkapan Pemilu.
Kemudian, pendistribusian logistik, pembayaran honor penyelenggara, dan pemantauan dan pengawasan Pemilu. Hal ini penting untuk menjaga kedaulatan dan demokrasi Indonesia.
Berbagai persiapan pun telah dilakukan pihak penyelenggara. Mulai dari perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu hingga persiapan logistik.
Dikatakannya, bahwa pos alokasi anggaran di KPU antara lain digunakan untuk pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
Selanjutnya, untuk penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pembentukan badan Adhoc, masa kampanye pemilu, serta pemungutan dan penghitungan suara.
Sementara, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Teuku Riefky memandang, mekanisme pemilu serentak akan mendorong harmonisasi kebijakan.
Baik di level nasional maupun daerah. Sehingga sinergi yang terbentuk dapat membawa sentimen positif bagi masyarakat dan dunia usaha. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu