Ketua DPD provinsi telah berkomitmen 100 persen menolak wacana Musyarawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Hal ini disampaikan Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Papua, Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat konferensi pers di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua Bali, Minggu (30/7). Komitmen tersebut termasuk juga taat pada kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Ahmad Doli juga menyampaikan, 38 ketua DPD tegas taat pada keputusan Munas, Rapimnas dan Rakernas. Ini ditegaskan dalam pertemuan seluruh ketua DPD dengan Airlangga Hartarto di Bali. Pertemuan ini merupakan inisiatif para ketua DPD. Sebab, DPD merupakan pemilik suara di munas Golkar.
“Pertemuan ini adalah inisiatif dari kami semua. Kami meminta untuk bertemu dengan Ketua Umum dan Ketua Umum menyiapkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Beliau (Airlangga), dicari tempat yang mudah dijangkau teman-teman DPD se-Indonesia. Maka kami sepakat bertemu di Bali ini,” tutur Ahmad Doli.
Mandat Pilpres Diserahkan ke Ketua Umum Airlangga Hartarto
Lebih lanjut, disebutkan juga mandat urusan pilpres telah diserahkan pada ketua umum, Airlangga Hartarto. Hal ini sesuai dengan keputusan Munas, Rapimnas, dan Rakernas. DPD Golkar seluruh provinsi di Indonesia memberikan mandat dalam proses negosiasi, strategi, dan momentum terkait Pilpres 2024.
“Kedua, untuk urusan pilpres sebagaimana yang diputuskan dalam Munas, Rapimnas, dan Rakernas, kami sepenuhnya sudah menyerahkan mandat pada ketua umum untuk menentukan siapa capres atau cawapresnya,” jelas Ahmad Doli.
Seluruh DPD Golkar juga mendorong Airlangga Hartarto bisa tetap bersama. Selain itu juga untuk menjalin komunikasi dengan Presiden Joko Widodo dalam menghadapi Pilpres 2024.
“Kami sangat berharap Pak Airlangga bisa bersama membangun komunikasi yang intensif untuk menghadapi agenda kedepan, agenda pemerintah dan pemilu bersama dengan Pak Jokowi,” ujar Doli.
Ahmad Doli menegaskan para Ketua DPD juga menyatakan tekad untuk memenangkan Pilpres, Pileg, dan Pilkada di wilayah masing-masing. Pihaknya tidak ingin pekerjaan terkait pemenangan Pemilu 2024 terganggu.
“Kami sudah bertekad untuk menang pilpres, pileg dan pilkada. Semua kami sudah bekerja seluruh Indonesia dipimpin oleh Ketua DPD provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Oleh karena itu, kami tidak mau pekerjaan yang kami sudah lakukan, yang tinggal enam bulan ini terganggu dengan hal-hal yang merusak hasil konsolidasi ini,” ucap Ahmad Doli.
Belakangan, tersiar isu terkait rencana Munaslub Partai Golkar yang disebut sangat provokatif dan akan merusak soliditas partai dalam menghadapi Pemilu 2024. Kader Partai Golkar ramai-ramai membantah rencana ini dan menegaskan tidak ada agenda mengenai hal tersebut.
Editor: Darma Lubis