Pendekatan-pendekatan untuk inisiatif anti korupsi harus dinyatakan secara eksplisit dalam bidang Hukum dan Penegakan Hukum. Lewat kontrol internal yang kuat dan mekanisme akuntabilitas untuk menjaga independensi dan integritas lembaga.
Demikian disampaikan Prima Naomi, dalam acara Paramadina Democracy Forum (PDF) bertajuk “Menggugat Visi Capres tentang Pemberantasan Korupsi di Tengah KPK Limbung” Kamis (4/1/2024). Acara yang diselenggarakan oleh Paramadina Public Policy Institute.
Dosen Universitas Paramadina Fatchiah E. Kertamuda menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dengan aliansi antar lembaga anti korupsi. Lembaga negara, warga negara, media massa, masyarakat sipil, dan aktor internasional
“Lembaga antikorupsi dapat menunjukkan keuntungan jangka panjang ketika mereka melaksanakan insisiatif pencegahan korupsi. Menghancurkan jaringan koruptor, dan pendidikan masyarakat untuk membentuk norma dan harapan masyarakat,” jelas dia.
Dalam sambutan pembukanya Prof. Didik J. Rachbini mengungkapkan bahwa Indonesia sedang mempunyai masalah dengan lembaga anti korupsi yang paling puncak, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“KPK punya tantangan yang sangat berat setelah Undang-undangnya di amandemen.
Masalah pada masa transisi pergantian kekuasaan yang justru akan sangat menentukan. Sebab, jika hukum sedang ada masalah, maka akar masalahnya ada pada kekuasaan dan demokrasi.
“Ketika demokrasinya bermasalah, maka hukumnya pun akan berat. Tentunya hal itu adalah ujian bagi para calon presiden (capres) yang ada. Ketiga capres memang mempunyai visi tentang pemberantasan korupsi tapi berbeda-beda,” kata Didik.
“Capres No 1 (AMIN) berkeinginan akan mengembalikan KPK seperti asalnya. Capres No 2 dan No 3 juga kelihatannya komit terhadap agenda memberantas koruptor. Kalau pemerintahan sekarang, mengklaim mereka juga komit terhadap pemberantasan korupsi, tapi kenyataan berbicara sebaliknya,” jelasnya.
Milda Istiqomah, Dosen Universitas Brawijaya memaparkan hasil Survey Tren Kepuasan Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia yang dilakukan pada 6-12 November 2023.
“Yang menarik, ternyata tren Ketidakpuasan terhadap upaya pemberantasan korupsi telah menurun sejak Juni 2023 sebesar 7,23%, dari 60,48% menurun menjadi 53,3%,” ungkapnya.
Kepuasan Hukum
Tren Kepuasan Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia juga menurun sejak Juni 2023 sebesar 11,61% atau 64,68% menjadi 53.07%. Sementara itu Tren Kepuasan terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia juga menurun sejak Juni 2023 sebesar 6,29%. Dari 74,11% menjadi 67,82%.
Milda juga menyoroti Visi Misi Capres dalam pemberantasan korupsi yang terlihat masih standar.
“Terlalu normatif, belum menyentuh akar persoalan, dan tidak ada terobosan baru yang ditawarkan kepada pemilih. Juga masih sangat menggantungkan nasib bangsa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan seolah-olah mengkerdilkan lembaga hukum lainnya.”
Menurut Milda seharusnya yang menjadi pemikiran hukum para capres adalah bagaimana mendorong agar kinerja kepolisian dan kejaksaan dapat bekerja secara profesional, kredibel, transparan dan akuntabel dalam pemberantasan korupsi.
“Saat ini ditengarai telah tumbuh despotisme baru menggabungkan teknologi, media, hukum serta pendekatan keamanan. Potensi ancaman demokrasi khususnya terkait pelanggaran terhadap kebebasan dasar (civil liberties). Alih-alih mengejar supremasi hukum, pemerintah melegitimasi tindakan melalui pembentukan atau perubahan hukum,” ungkapnya.
Milda juga mengkritisi revisi UU KPK menjadi UU No 19 Tahun 2019 yang meletakkan KPK di bawah rumpun eksekutif.
Asriana Issa Sofia M.A, dosen Universitas Paramadina menyatakan bahwa pendekatan ketiga Capres Pemilu 2024 terkait Penindakan Korupsi dan Masa Depan KPK berpusat pada Penegakan hukum yang tidak tebang pilih kasus, dan kedua, menargetkan pada Pengesahan RUU Pengembalian aset.
“Ketiga capres juga menginginkan penguatan kembali KPK dengan merevisi UU KPK dan pemulihan independensi KPK, memperkuat sinergitas KPK, POLRI, Kejaksaan, memperkuat integritas pegawai dan kepemimpinan KPK dengan memperketat seleksi dan melibatkan partisipasi publik, penegakan dan proses hukum, sebagai pemulihan reputasi KPK,” ungkapnya.
“Dalam Pendidikan dan Kampanye Anti Korupsi terlihat belum ada terobosan kurikulum pendidikan, edukasi pemimpin, edukasi generasi muda supaya korupsi menjadi nilai tabu,” pungkasnya.
Editor: Dimas Adi Putra/Addinda Zen