Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai melakukan simulasi bongkar muat, penyortiran, pelipatan, sampai pengepakan logistik Pemilu 2024.
Simulasi pertama dilakukan di gudang logistik KPU Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin, Kamis (27/7/2023).
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan dari simulasi bongkar muat, penyortiran, pelipatan sampai pengepakan logistik Pemilu pertama akan dievaluasi.
Kemudian, jelasnya, dari evaluasi itu akan disusun model terbaik yang akan digunakan untuk hari H Pemilu tahun depan.
“Simulasi ini boleh dikatakan simulasi awal, simulasi pertama, nanti kita evaluasi. Hasil simulasi ini kami jadikan model untuk simulasi serupa di banyak tempat dengan berbagai karakter daerah kita masing-masing,” jelas Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, di sela-sela acara itu.
Dia menjelaskan nanti dari simulasi perdana akan diketahui gambaran-gambaran situasi di lapangan.
Sehingga dapat dijadikan bahan membuat petunjuk teknis untuk KPU provinsi, kabupaten/kota.
“Bagaimana mengelola logistik terutama dua hal: surat suara dan formulir untuk pengiriman surat suara di TPS,” ujar dia.
Sementara itu, alasan pemilihan Bogor sebagai tempat simulasi pertama, paparnya, karena lokasinya yang paling dekat dengan KPU RI.
Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor memiliki tingkat layanan terbesar untuk tingkat kabupaten, termasuk dari sisi jumlah pemilih sekitar 3,8 juta orang.
Ia menjelaskan simulasi dilakukan secara rinci, mulai dari kesiapan truk, lokasi parkir truk, cara bongkar muat, hingga waktu yang dihabiskan dalam proses itu.
Kemudian, dari sisi mensortir surat suara hingga formulir juga dihitung jika terjadi kerusakan surat suara dan berapa lama waktu menggantinya.
Uji Coba Aplikasi Sidalih
Sebelumnya, dalam rangka persiapan Pemilu, KPU juga melakukan uji coba Aplikasi Sidalih, Modul Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
Anggota KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan uji coba Aplikasi Sidalih untuk Daftar Pemilih Tambahan.
Uji Coba ini dilakukan karena merupakan hal baru dalam pemutakhiran data pemilih dari pemilu ke pemilu yang nantinya akan digunakan pada Pemilu 2024.
Selanjutnya Betty menjelaskan tentang definisi dan perlakuan terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK.
“Sebagai penyelenggara pemilu, KPU wajib melindungi hak semua warga negara Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku,” jelas Betty.*
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
#beritaviral
#beritaterkini