Ditutupnya trotoar di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, di Jalan Medan Merdeka Selatan, menimbulkan protes dari masyarakat.
Hal ini disuarakan oleh komunitas Koalisi Pejalan Kaki, yang meminta agar trotoar tersebut dibuka.
Relawan pejalan kaki, Yuniarzein mengatakan permintaan pembukaan trotoar pejalan kaki di depan kantor Kedutaan Besar Amerika atau Kedubes AS di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat untuk memudahkan masyarakat yang mengurus visa.
“Karena kita memberi masukan ke Kedutaan Amerika untuk memberi space yang cukup besar untuk trotoarnya,” kata Zein.
Ia merujuk pada sekitar 2006 sampai 2010 tidak ada space jalur untuk berlalu-lalang bagi masyarakat yang mau mengurus visa.
Menurut Zein tidak ada trotoar akan membahayakan pengguna jalan.
Trotoar Diblokade Pembatas Beton
Trotoar tersebut diblokade dengan pembatas beton dan kawat berduri, sehingga tak bisa dilewati oleh pejalan kaki.
Sehingga pejalan kaki yang melewati kawasan tersebut harus melewati bahu jalan.
“Karena kita memberi masukan ke Kedutaan Amerika untuk memberi space yang cukup besar untuk trotoarnya. Selain itu, Pemda DKI itu ada aturan tapi saya lupa nomornya berapa bahwa setiap ruas jalan di depan gedung atau apa Pemda DKI berhak untuk mengambil area fasilitas umum terutama untuk pejalan kaki. Dan itu termasuk di seluruh Kota Jakarta. Termasuk di ruas lain seperti kawasan Jenderal Sudirman hingga Thamrin,” terang dia.
Menurut dia, adanya trotoar sangat penting apalagi Jakarta menuju kota berkelanjutan. Termasuk sasaran masyarakat lain datang ke Ibu Kota.
Perlu diketahui bahwa tidak semua orang menggunakan kendaraan, ada juga warga yang berjalan kaki.
Bagi dia, penting sekali untuk kehidupan masyarakat kota, seperti di kota Jakarta maupun di kota lain. Ketika kita berjalan dengan trotoar yang bagus dan enak, masyarakat bisa merasa nyaman.
Tanggapan Pemerintah
Hal senada disampaikan oleh Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus. Menurut dia, Koalisi Pejalan Kaki berharap ruang itu dibuka untuk pejalan kaki sehingga tidak perlu berjalan di jalan raya.
Kritik datang dari wakil rakyat yang duduk di DPRD DKI Jakarta. Anggota dewan dari PKB, Hasbiallah Ilyas. Ia menilai Pemprov DKI kurang ‘tanggap’ menangani aduan warga mengenai masalah trotoar yang tidak bisa diakses itu. Padahal, trotoar itu sudah tertutup sejak lama sekali. Akibatnya, pejalan kaki selama ini harus berjalan di badan jalan yang juga digunakan kendaraan bermotor.
Kolaborasi Mencari Solusi Terbaik
Anggota DPRD DKI dari Gerindra, Syarif, berharap pihak Dinas Bina Marga DKI, Kementerian Luar Negeri RI, dan Kedubes AS duduk bersama mencari solusi terbaik.
Dinas Bina Marga DKI sendiri sempat berpikir untuk membuat jalur pengalihan bagi pejalan kaki, bukan membuka trotoar. Ide Bina Marga ini menuai kritik. Seharusnya, trotoar itulah yang dibuka karena itu wilayah kedaulatan NKRI, bukan punya AS.
“Jawaban Bina Marga yang akan mencari trotoar alternatif baru untuk pejalan kaki di sana tidak simpatik, terlalu terburu-buru, dan tidak menggambarkan wibawa dari sebuah negara yang berdaulat,” ujar dia.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menindaklanjuti bersama dengan Pemprov DKI. Sementara pihak Kedutaan Besar AS menyerahkan keputusan kepada otoritas Indonesia.
Editor: Dimas Adi Putra
#beritaviral
#penggunajalan
#kedubesAS