Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan bantuan pangan hingga Juni 2024. Hal tersebut diputuskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/11/2023).
Bantuan pangan tersebut berupa beras diberikan kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masing-masing menerima sebanyak 10 kilogram setiap bulannya.
“Tadi dibahas untuk bantuan pangan di tahun 2024. Bapak Presiden sudah setuju bahwa tahun 2024 kita akan berikan dari bulan Januari sampai bulan Juni,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga mengatakan itu dalam keterangan persnya usai menghadiri ratas.
Sementara untuk stunting pemerintah juga menyalurkan bantuan kepada 1,45 juta keluarga rawan stunting (KRS). Data KRS ini berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Bantuan stunting sebesar Rp446,242 miliar per kuarternya. Jadi totalnya sekitar Rp892 miliar di semester pertama tahun depan,” ujar Airlangga.
Terkait realisasi penyaluran bantuan pangan tahun 2023, Airlangga mengatakan pada bulan September telah tersalur sebesar 94,95 persen dan Oktober 94,89 persen.
Sedangkan pada bulan November hingga tanggal 5 realisasi penyaluran mencapai 18,45 persen.
“Penyaluran bantuan pangan di bulan September itu 94,95 persen, dan di bulan Oktober 94,89 persen, November di 18,45 persen. Dan kita masih ada di bulan Desember. Jadi bulan September yang tersalur sekitar 201 ribuan ton. Demikian juga di bulan Oktober,” ujarnya.
Terkait ketersediaan stok beras nasional, menurut Airlangga, hingga 2 November 2023 stok beras di Bulog mencapai 1,44 juta ton.
Bulog Butuh Tambahan Anggaran
Ia mengatakan bahwa Bulog membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp19,1 triliun. Tambahan anggaran tersebut terdiri dari penyaluran tahap pertama sebesar Rp7,9 triliun. Tahap kedua Rp8,4 triliun, serta anggaran untuk distribusi dan lain-lain sebesar Rp2,8 triliun.
“Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp16 triliun,” tutur Airlangga.
Sedangkan terkait insentif yang akan diberikan, Airlangga mengatakan, pemerintah akan menanggung bea masuk beras dengan tarif spesifik sebesar Rp450 per kilogram.
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) tersebut nantinya akan diberikan oleh Kementerian Keuangan.
“Nanti Badan Pangan akan menyiapkan itu untuk BMDTP yang nanti akan diberikan oleh Kementerian Keuangan,” ujar Airlangga.
Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, stok beras pemerintah yang ada saat ini masih dalam kondisi aman.
Menurutnya, beras impor untuk stok beras pemerintah akan terus masuk hingga bulan Januari mendatang.
“Sehingga stok beras kita akan mencapai jumlahnya hampir 2 juta ton. Jadi aman soal stok,” ungkap Mendag. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu