Pemilihan Umum atau Pemilu makin dekat, atau tidak sampai setahun lagi karena tanggal 14 Februari 2024 seluruh rakyat Indonesia sudah menentukan siapa presiden dan wakilnya, anggota legislatif dan kepala daerah.
Salah satu dampak Pemilu yang tergolong parah terhadap persatuan dan kesatuan serta karakter masyarakat adalah politik identitas alias mempolitisasi identitas untuk kepentigan politik.
Biasanya, hal ini dilakukan adalah membuat ujaran kebencian dan diskriminasi dengan alasan SARA atau suku, agama, ras, dan antargolongan.
Padahal, sudah jelas, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan SARA dari Sabang sampai Marauke, dari Timor sampai Rote.
Jadi jika identitas ini dipolitisasi demi kepentingan politik, wah bisa bahaya Indonesia karena berpotensi terjadi perpecahan.
Untuk itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kembali mengajak dan mengingatkan masyarakat untuk menghindari dan menolak politisasi identitas.
Demokrasi Indonesia
Dia menekankan tahun 2024 adalah penanda penting dalam demokrasi di Indonesia.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan politisasi identitas yang menjadi lebih jelas dalam beberapa tahun terakhir di berbagai negara.
“Tidak terkecuali di Indonesia,” ujarnya.
Dia mengatakan dalam tiga edisi terakhir pemilihan, yakni Pemilu 2014, Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019 telah terjadi polarisasi politik yang begitu besar.
“Hal tersebut tampaknya masih akan terus berlanjut pada Pemilu 2024, lantaran perbedaan afiliasi politik di antara masyarakat,” jelas Bamsoet dalam Seminar Kebangsaan yang diselenggarakan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), secara virtual dari Jakarta, Rabu (23/8/23).
Sebagaimana terekam dalam laporan survei Litbang Kompas bertajuk “Tantangan Menepis Polarisasi Politik Pemilu 2024“, sebanyak 27,1 persen responden menilai sikap saling tidak menghargai pilihan atau intoleransi menjadi sumber utama terjadinya polarisasi ketika Pemilu.
Politik Uang
Lebih jauh, Bambang Soesatyo mengatakan politik uang juga masih menjadi persoalan besar yang dihadapi.
Merujuk hasil pemetaan kerawanan Pemilu dan pemilihan menyoal politik uang Bawaslu tahun 2023, terdapat lima provinsi paling rawan yang perlu diawasi ketat.
Yakni Maluku Utara dengan skor 100, Lampung 55,56, Jawa Barat 50, Banten 44,44, dan Sulawesi Utara skor 38,89.
Dia mengatakan berdasarkan agregasi kabupaten/kota, tingkat kerawanan tertinggi politik uang di Papua Pegunungan.
“Semua kabupaten disana masuk dalam kategori rawan”.
Sembilan provinsi di bawah Papua Pegunungan adalah Sulawesi Tengah, DKI Jakarta dan Kalimantan Barat.
Disusul Banten, Lampung, Papua Barat, Jawa Barat, Kepulauan Riau dan Maluku Utara.*
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
#beritaviral
#beritaterkini