Home » Puteri Komarudin Minta BPKP Tingkatkan Pengawasan Penurunan Stunting

Puteri Komarudin Minta BPKP Tingkatkan Pengawasan Penurunan Stunting

by Junita Ariani
1 minutes read
Penurunan stunting

ESENSI.TV - JAKARTA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta untuk meningkatkan pengawasan dalam mendukung percepatan penurunan stunting.

Hal ini mengingat pemerintah telah menargetkan penurunan stunting hingga 14 persen pada tahun 2024.

“Saat ini angka stunting masih tergolong tinggi yang mencapai 21,6 persen pada tahun 2022,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin.

Puteri sependapat penurunan stunting harus menjadi fokus pengawasan BPKP pada tahun 2024. Di mana, persoalan ini telah mendapat sorotan dari Presiden.

Karena penggunaan anggarannya lebih banyak untuk belanja birokrasi, dibandingkan belanja yang menyentuh langsung ke masyarakat. Seperti membeli telur, susu, daging, dan sayur.

“Peran BPKP sangatlah penting untuk mengawasi penanganan stunting ini,” ucap Puteri dalam keterangan tertulis, Senin (3/7/2023), di Jakarta.

Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, penurunan stunting menjadi salah satu fokus pengawasan BPKP.

Puteri mengimbau BPKP mengawal penanganan stunting di daerah. Karena dari data BPKP disebut ada 378 daerah yang penyelesaian kasus stunting-nya tidak sesuai target. Karenanya, Puteri pun meminta BPKP menyampaikan daerah-daerah yang dimaksud.

Baca Juga  Perempuan di Parlemen Masih Sedikit, Apakah Dijegal Kaum Pria?

“Kami di Karawang juga berupaya menangani stunting. Di mana, Pemda Karawang telah berhasil menurunkan angka stunting dari 20,6 persen menjadi 14 persen pada 2022. Atau sudah lebih rendah dibanding nasional,” jelasnya.

Bahkan tahun ini, lanjut Puteri, Karawang menargetkan angka stunting turun hingga 8 persen.

“Makanya dengan capaian ini, apakah Karawang masih termasuk ke dalam 378 daerah tersebut,” tanya Puteri.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung anggaran penanganan stunting yang masih tidak tepat sasaran.

“Saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat Rp10 miliar untuk stunting, cek perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar. Penguatan pengembangan Rp2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu nggak ada Rp2 miliar,” ujar Presiden. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life