Pelaksanaan pemilu 2024 berjalan kondusif dan lancar meski dalam proses pelaksanaannya diwarnai oleh peristiwa politik yang menciderai demokrasi.
Dengan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap kontroversial serta pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh komisioner KPU.
Munculnya berbagai kontroversi ini menurut Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Arya Budi, disebabkan besarnya intervensi pemerintah. Terutama pada ranah yudikatif dan lembaga penyelenggara pemilu.
“Untuk pemilu selanjutnya, negara harus menjadi penyelenggara saja. Tidak terlibat jadi tim sukses dalam kontestasi,” kata Arya saat dimintai tanggapannya mengenai refleksi pelaksanaan Pemilu 2024, Kamis (15/2/2024) di Yogyakarta.
Dikatakannya, meski di tingkat elite terjadi persaingan sengit dengan berbagai macam manuver, namun di tingkat akar rumput justru terjadi sebaliknya. Menunjukkan suasana tenang dan tidak terjadi polarisasi karena adanya tiga pasangan calon kontestan pilpres.
Berbeda dengan pilpres 2014 dan 2019 lalu dimana terjadi polarisasi antar dua kubu pendukung karena hanya ada dua paslon.
“Pada pemilu kali ini, di tingkat akar rumput cenderung lebih adem dibanding Pemilu lalu karena kontestan lebih dari dua kandidat,” katanya.
Selain itu, di tingkat proses penyelenggara pemilu menurut Arya sedikit ditemukan kasus anggota KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan.
“Tidak banyak kita menemukan kasus meninggalnya anggota KPPS. Seperti di pemilu sebelumnya dikarenakan tidak siapnya penyelenggara di tingkat KPPS. Terkait durasi perhitungan suara dan jumlah surat suara yang banyak,” katanya.
Meski demikian, imbuhnya, ada beberapa catatan yang menjadi bahan penilaian bagi penyelenggara pemilu 2024 ini.
Bahan Evaluasi
Soal kasus ditemukannya surat suara yang rusak dan beberapa kasus di mana banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Karena terkendala persoalan administratif.
“Ada catatan jumlah surat suara rusak dan pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya perlu menjadi bahan evaluasi. Saya kira pengamanan pengiriman surat suara juga perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Terkait upaya meningkatkan kualitas demokrasi dalam lima tahun ke depan, Arya berpendapat pemenang pilpres perlu merangkul seluruh aspirasi elemen masyarakat.
Termasuk aspirasi dari para akademisi di berbagai kampus soal keprihatinan mereka pada demokrasi yang mengalami pelemahan.
Dan lemahnya penegakan hukum yang berimplikasi pada pelanggaran etik jelang pemilu baik di MK maupun di KPU.
“Pemenang pilpres sebaiknya merangkul juga aspirasi elemen publik yang memiliki kepentingan bagi kelangsungan kehidupan demokrasi kita,” ujarnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sai Ulina Girsang/Raja H Napitupulu