Pembahasan Revisi Undang-Undang atau UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) sudah mencapai tahap akhir.
Dalam revisi UU ASN ini sudah dicapai beberapa kesepakatan. Antara lain bahwa ASN itu terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Nantinya akan menjadi solusi terkait kejelasan status bagi para honorer.
”Penyelesaian masalah honorer ini yang nanti akan habis bulan November 2023. Bagi para honorer kami berharap supaya tenang dan aman. Kami akan melindungi para honorer ini. Tidak akan terjadi PHK,” kata Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro.
Ia juga mengungkapkan, saat ini pemerintah melalui Menpan RB sedang melakukan pendataan dan audit terhadap honorer yang ada di seluruh daerah. Karena para honorer yang beralih menjadi PPPK Paruh Waktu haruslah sudah terdaftar di pangkalan data BKN.
”Termasuk kualifikasi dan sebagainya. Beberapa hal yang harus kita cermati bahwa tenaga honorer ini akan dikantongi (beralih) menjadi PPPk Paruh Waktu. Khususnya yang berada di pangkalan data BKN,” kata Endro, Selasa (26/9/2023), di Senayan, Jakarta.
Endro mengatakan, pemerintah juga akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang akan menjadi turunan UU ASN yang baru. Untuk membahas secara rinci mengenai status ASN ini.
”Nanti akan dituangkan secara rinci terkait penyelesaian masalah honorer ini oleh pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah turunan dari UU ASN yang terbaru ini melalui PP. Paling tidak selama 6 bulan akan diterbitkan Peraturan Pemerintah di sini akan kita evaluasi bersama,” pungkasnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Radja H Napitupulu