Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Antonio Guterres, mengecam uji rudal balistik antar benua Korea Utara (Korut). Hal ini dianggap sebagai pelanggaran resolusi yang disetujui Dewan Keamanan badan dunia itu.
Sebuah pernyataan dari juru bicaranya, Jumat (17/3/2023), Guterres mendesak untuk segera menghentikan aksi mengganggu tersebut. Dan, sepenuhnya mematuhi kewajiban internasional di bawah resolusi Dewan Keamanan yang relevan.
Dikutip dari Antara, Sabtu (18/3/2023), Guterres juga meminta Pyongyang memulai kembali dialog menuju perdamaian abadi. Dan, denuklirisasi Semenanjung Korea yang menyeluruh dan terverifikasi.
Pada Kamis (16/3/2023), Korut mengadakan uji coba peluncuran ICBM hanya beberapa jam sebelum KTT antara Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Tokyo.
Sementara itu, setelah pertemuan informal mengenai hak asasi manusia di Korut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB, Albania, Korsel, AS, dan Jepang mengkritik peluncuran ICBM dalam pernyataan bersama.
Atas nama keempat negara, Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield membacakan pernyataan bersama tersebut. Pernyataan itu menegaskan bahwa pengembangan senjata pemusnah massal Pyongyang ‘didukung’ banyaknya pelanggaran hak asasi manusia.
“Penggunaan tenaga kerja paksa dan diekploitasi–baik di dalam maupun luar negeri– mendukung program yang melanggar hukum dan mengancam ini,” kata pernyataan itu.
Pernyataan itu menambahkan bahwa Korut yang mengalami kesulitan ekonomi parah, sebagian akibat dari fokus negara itu pada program nuklir dan rudal balistik. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang