Ketua DPR RI Puan Maharani menutup Masa Persidangan V DPR Tahun Sidang 2022-2023. Dalam laporan kinerja dewan selama masa persidangan tersebut, Puan memberi perhatian terhadap sejumlah hal. Antara lain mengenai UU Kesehatan yang baru saja disahkan DPR.
Puan merinci kegiatan yang telah dilakukan dewan sejak pembukaan masa sidang pada 16 Mei 2023. Dari fungsi legislasi, DPR telah mengesahkan UU tentang Kesehatan Omnibus Law.
“Kehadiran UU Kesehatan yang baru, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi rakyat,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (13/7/2023).
DPR juga kata Puan, telah menetapkan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai Usul Inisiatif DPR RI. Puan menyebut, revisi UU Desa dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam Masa Persidangan V, DPR bersama Pemerintah dan DPD RI telah memprioritaskan pembahasan 13 RUU. Di mana masih pada Pembicaraan Tingkat I dan RUU lainnya yang masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.
“DPR pun berkomitmen mengutamakan keberpihakan kepada kepentingan rakyat dan nasional,” kata Puan.
Ia juga menyebut DPR bersama pemerintah telah menyepakati kebijakan-kebijakan fiskal untuk APBN Tahun Anggaran 2024. Anggaran yang berbasis pada kesejahteraan rakyat.
“Perumusan kebijakan fiskal diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” terangnya.
Menurut Puan, ketahanan perekonomian Indonesia saat ini sudah cukup terjaga di tengah berbagai gejolak perekonomian dunia.
Indikator pertumbuhan ekonomi dan inflasi saat ini, menunjukkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi terbaik. Di antara negara-negara ASEAN dan G20.
Mencermati Nota Keuangan
Dalam laporannya, Puan juga mengapresiasi kinerja pemerintah dalam mengoptimalkan penyerapan APBN. Ia berharap berbagai kesepakatan, rekomendasi, dan catatan pada masa sidang ini akan menjadi acuan bagi pemerintah.
Terutama dalam menyusun Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2024 yang akan disampaikan pada bulan Agustus nanti.
“DPR RI akan terus mencermati agar Nota Keuangan dan APBN Tahun 2024 benar-benar diarahkan sebagai anggaran berbasis kesejahteraan rakyat,” jelas Puan.
Dijelaskannya, pada masa persidangan ini, DPR juga telah menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022. Dan, itu akan dibahas dalam masa persidangan berikutnya.
“DPR memastikan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 telah dijalankan secara efisien, transparan, dan akuntabel oleh pemerintah,” jelasnya.
Di akhir laorannya, Puan mengatakan DPR di masa persidangan ini juga telah melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan Ibadah Haji. Mulai dari persiapan hingga mengirim Tim Pengawasan Haji saat pelaksanaan.
“Meskipun ibadah haji berjalan lancar, pemerintah tetap diharap terus mengoptimalkan layanan demi kenyamanan jemaah Indonesia,” ujarnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang