Wakil Presiden atau Wapres KH Ma’ruf Amin bertemu dengan para tokoh pegiat kemanusiaan, Hak Asasi Manusia (HAM), dan perdamaian.
Pertemuan untuk mendengarkan aspirasi itu berlangsung di Kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok 2, Jayapura, Selasa (10/10/2023).
Pertemuan ini sebagai upaya untuk mengatasi konflik di Papua serta bagian dari upaya pembangunan percepatan kesejahteraan di Tanah Papua.
Secara khusus Wapres meminta para pemangku kepentingan untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua melalui penguatan kerja sama dan kolaborasi.
“Proses damai di Papua harus menjadi fokus utama melalui langkah-langkah yang didukung dengan dialog-dialog konstruktif bagi terwujudnya perdamaian di Papua,” terangnya.
Wapres mengungkapkan, upaya konkret perdamaian berkelanjutan di Papua, dicantumkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041. Khususnya dalam mengatasi ketimpangan struktrual dan rekonsiliasi.
“Bukan hanya untuk penyelesaian masalah saat ini. Melainkan juga untuk membangun dasar-dasar yang kokoh guna memastikan perdamaian berlangsung dalam jangka panjang,” imbuhnya.
Pemerintah kata Wapres, tidak pernah abai dalam penanganan hak-hak rakyat Papua. Pemerintah mendorong dialog antarsektor untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata di Tanah Papua.
Aspirasi Perwakilan Tokoh
Sebelumnya, Wapres mendengarkan aspirasi dari para perwakilan tokoh pegiat kemanusiaan dan HAM yang ada di Papua.
Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Subhan Hamid Massa menyarankan, upaya pendekatan kepada masyarakat dilakukan melalui pendekatan ekonomi, kesejahteraan dan hukum.
“Karena memang keputusan adat sangat tegas. Jadi, (diperlukan) pendekatan hukum yang baik, tegas, dan berkesinambungan,” ujar Subhan.
“Kami berharap pemerintah hadir di tengah-tengah (masyarakat) memberikan rasa aman,” tambahnya.
Selain itu, Mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Herman Saud, juga menyampaikan pentingnya Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk dapat dipedomani kembali secara rinci.
Sebab menurutnya seluruh solusi dari permasalahan bangsa tertuang dalam aturan tersebut.
“Itu menjadi titik perjuangan kita bersama,” tambahnya.
Sebagai informasi para pegiat kemanusiaan, perdamaian, dan HAM di Papua ini telah melakukan serangkaian upaya untuk melindungi serta memperjuangkan hak asasi manusia di Papua.
Seperti melakukan advokasi untuk penyelesaian konflik di Papua melalui dialog dan rekonsiliasi. Melakukan investigasi dan dokumentasi terhadap pelanggaran HAM di Papua.
Kemudian, memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada korban pelanggaran HAM; serta melakukan pendidikan dan kampanye HAM di Papua.
Hadir pada kesempatan ini Ketua PWNU Papua Tony Wanggai, Ketua Umum FKUB Papua Lipiyus Biniluk, Pegiat HAM di Papua Alberth Rumbekwan.
Pengamat Hukum Papua Amsal Sama, Direktur ELSHAM Papua Pdt. Mathius Adadikam, Perwakilan ECC di GI TP Fransina Yoteni. Dan Kelompok Ahli Sekretaris Eksekutif BPP Melyana R. Pugu.
Sementara, Wapres didampingi antara lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo.
Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wangga. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu