Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily nilai anggaran pendidikan Kemenag RI perlu ditingkatkan pada 2024.
Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mendorong agar postur anggaran pendidikan Kemenag dan Kementerian lain dapat disesuaikan agar lebih berkeadilan.
“Untuk pendidikan tinggi di Kemenag itu dialokasikan sebesar Rp. 8,2 triliun. Tapi ini tentu harus dibagi ke 58 PTKIN. Belum lagi kita pastikan PTKIS yang membutuhkan bantuan. Pertanyaannya apakah dengan anggaran Rp. 8,2 triliun ini kita bisa pastikan memiliki daya dorong yang tinggi untuk menciptakan perguruan tinggi agama Islam yang kompetitif atau tidak,” kata Ace dalam keterangannya, dikutip laman resmi DPR www.dpr.go.id, Selasa (6/6).
“Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jujur harus saya katakan postur anggaran secara makro di Kemenag ini, lebih spesifik soal pendidikan belum menunjukkan satu kerangka yang berkeadilan dibandingkan dengan pendidikan yang ditangani oleh kementerian yang lain,” sambungnya.
Menurut Ace postur anggaran pada level pendidikan baik yang dikelola Kemenag maupun pendidikan keagamaan yang ada di Bimas-Bimas tersebut, masih jauh panggang dari api.
Pasalnya, jikadilihat pagu indikatif berdasarkan atas program itu sebesar Rp35 triliun. Itu pun harus dikurangi berbagai hal termasuk di dalamnya adalah soal kegiatan lain seperti BOS, KIP dan lain-lain.
“Saya ingin dan ini menjadi konsen Komisi VIII soal bagaimana kita menempatkan anggaran pendidikan di tingkat Kemenag. Dengan melihat posisi seperti ini maka ini masih perlu perjuangan yang luar biasa dari kita untuk bisa memastikan bahwa anggaran pendidikan kita di Kemenag memang masih belum menunjukkan satu parameter yang cukup besar,” kata Ace.
Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan bahwa Kemenag mendapatkan pagu indikatif TA 2024 sebesar Rp72.166.256.418.000.
Besar pagu indikatif TA 2024 ini mengalami peningkatan sebesar Rp1.720.219.538.000 (satu triliun tujuh ratus dua puluh miliar dua ratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atau naik 2,44%, bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran (PAA) TA 2023 Kemenag.
“Karena yang ingin saya dalami adalah soal pendidikan, maka kita harus punya benchmark yang utama yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang anggarannya pagu indikatifnya di tingkat nasional Rp 81 triliun. Pendidikan saja. Itu pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, karena untuk pendidikan dasar, menengah, itu sudah didesentralisasi ke daerah,” kata Yaqut. *
Email: AleLuna@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
#beritaviral
#beritaterkini