Bank Indonesia (BI) menargetkan nilai transaksi uang elektronik pada tahun 2023 dapat tumbuh 23,90 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp399,6 triliun.
Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pengumuman Hasil RDG Januari 2023 mengatakan, dengan target tersebut, BI berarti memproyeksikan nilai transaksi uang elektronik tahun 2023 dapat mencapai Rp495,2 triliun.
Seperti dilansir dari antaranews.com, Kamis (19/1/2023), nilai transaksi uang elektronik pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp399,6 triliun atau tumbuh 30,84 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Pada tahun 2022 transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat ditopang oleh naiknya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring,” kata Perry.
Perkembangan transaksi ekonomi dan keuangan digital yang cepat juga disebabkan oleh luas dan mudahnya sistem pembayaran digital, serta cepatnya digital banking.
Lebih lanjut dikatakan, nilai transaksi digital banking pada tahun 2022 tumbuh 28,72 persen (yoy) menjadi Rp52.545,8 triliun dan pada tahun 2023 diproyeksikan tumbuh 22,13 persen (yoy) mencapai Rp64.175,1 triliun.
Bank Indonesia terus menjaga stabilitas dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran melalui penguatan kebijakan dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.
Di sisi lain, kata dia, jumlah uang kartal yang diedarkan (UYD) pada Desember 2022 naik 6,95 persen (yoy) mencapai Rp1.026,5 triliun.
Perry Warjiyo menuturkan pada 2023 Bank Indonesia akan terus mendorong inovasi sistem pembayaran dan memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk melalui perluasan untuk distribusi uang rupiah layak edar ke wilayah terluar, terdepan, dan terpencil (3T).
Selain itu Bank Indonesia melanjutkan perluasan implementasi QRIS melalui strategi 45 juta pengguna dan 1 miliar volume transaksi pada 2023 serta pengembangan fitur QRIS dan QRIS antarnegara.
Hal itu dilakukan untuk memperkuat kebijakan sistem pembayaran dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi.*
Editor: Addinda Zen