Pemerintah diminta mengelola utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi optimal. Baik mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo.
Hal itu disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah saat memimpin Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Pemerintah. Rapat dilakukan di ruang rapat Banggar DPR RI, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Rapat tersebut dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024.
Menurut Said, posisi utang pemerintah Indonesia mencapai Rp7.848,8 triliun per 31 April 2023. Dengan jumlah tersebut, raiso utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 38,15 persen.
Selain itu, porsi bunga utang terhadap PDB juga mengalami peningkatan pada kisaran 2,0 persen. Pembayaran bunga utang dalam APBN 2023 akan mencapai Rp441,4 triliun atau 2,10 persen dari PDB. Dengan tingkat pertumbuhan mencapai 14,25 persen.
“Meski utang pemerintah terpola dengan baik, dan jauh dari batas atas 60 persen PDB. Namun, Pemerintah perlu membuat roadmap yang jelas dan terukur untuk mengurangi utang yang semakin membesar,” jelas Said.
Dengan demikian, lanjut Said, utang yang besar ini tidak menjadi beban bagi generasi berikutnya.
Adapun postur KEM dan PPKF 2024 yang disampaikan pemerintah kepada DPR RI, yakni, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen hingga 5,7 persen.
Kemudian, inflasi sebesar 1,5 persen hingga 3,5 persen, nilai tukar Rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD. Tingkat suku bunga SBN sebesar 10 Tahun 6,49 persen hingga 6,91 persen.
Harga minyak mentah Indonesia sebesar USD75 hingga USD85 per barel. Lifting minyak bumi sebesar 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari dan lifting gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.
Rasio Utang Hingga 38,97 Persen
Dalam KEM dan PPKF 2024 Pemerintah mengusulkan pendapatan negara antara 11,81 persen hingga 12,38 persen dari PDB. Sementara belanja negara mencapai rentang antara 13,97 persen hingga 15,01 persen dari PDB.
Keseimbangan primer berada pada kisaran defisit 0,43 persen hingga surplus 0,003 persen dari PDB. Sedangkan defisit direncanakan berkisar 2,16 persen hingga 2,64 persen dari PDB.
Sementara itu, rasio utang dalam kisaran 38,07 persen hingga 38,97 persen dari PDB.
Melalui KEM PPKF 2024 Pemerintah mengusulkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen.
Angka kemiskinan diusulkan berada pada rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen. Rasio Gini diperkirakan dalam rentang 0,374 hingga 0,377.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 juga ditargetkan sekitar 73,99 hingga 74,02. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat. Masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.
Selain usulan angka angka di atas yang perlu didalami lebih lanjut, pemerintah juga menjanjikan terhapusnya tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 nol persen.
“Walaupun angkanya terus mengalami penurunan, tetapi angka kemiskinan ekstrem di Indonesia masih tergolong tinggi. Pada Maret 2022 tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa,” ujar Said.
Sejalan dengan upaya dasar meningkatkan kualitas SDM Indonesia, kata dia, pemerintah masih harus berjibaku mengatasi persoalan stunting.
“Memang benar ada tren penurunan prevalensi stunting nasional dari 27,7 persen pada tahun 2018 menjadi 24,4 persen pada tahun 2021. Namun masih terbentang jarak yang jauh jika mengacu target penurunan stunting tahun 2024 sebesar 14 persen pada tahun 2024,” jelasnya.
Sempurnakan Data Penerima Bantuan
Dikatakannya, pekerjaan penurunan stunting bukan hanya urusan Kementerian Kesehatan dan BKKBN. Tetapi diperlukan kolaborasi banyak pihak.
Misalnya, dukungan air bersih dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program ini juga memerlukan kualitas pangan yang baik. Yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian dan Badan Pangan.
Said juga memaparkan soal program perlindungan sosial dan subsidi yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah. Trutama akurasi dan ketepatan data.
Menurutnya, pemerintah perlu terus menyempurnakan basis data penerima keseluruhan program perlindungan sosial dan subsidi. Sehingga tepat waktu dan tepat sasaran.
Dengan begitu, program perlinsos dan subsidi memiliki peran optimal untuk melindungi rumah tangga miskin dari guncangan ekonomi. Seperti inflasi, maupun untuk me-leverage ekonomi mereka lebih baik.
“Tidak boleh lagi terjadi exclusion dan inclusion error dalam pengalokasian semua program perlindungan sosial dan subsidi tahun 2024,” tegasnya.
Terakhir, kata Said, Banggar DPR berharap KEM PPKF mempertimbangkan perkembangan dinamika perekonomian global dan domestik.
Begitu juga dengan tantangan dan risiko yang masih harus dihadapi, serta sasaran pembangunan ekonomi nasional. Sehingga Nota keuangan dan RAPBN 2024 yang akan disampaikan Presiden pada Agustus 2023, mencerminkan keberlanjutan pembangunan nasional yang berkesinambungan. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang