Pelaksanaan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 akan dilaksanakan 9-11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 9-11 Mei 2023.
Salah satu poin penting yang akan dibahas Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal itu pun mendapat dukungan dari Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani.
“Apresiasi pada Presiden Jokowi yang punya perhatian khusus pada isu ini. Karena memang makin mengkhawatirkan. Data dari tahun ke tahun semakin meningkat utamanya WNI yang menjadi korban online scammer,” kata Christina.
Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar itu, negara-negara ASEAN harus mengadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang.
“KTT ini juga bisa secara rinci menjabarkan langkah-langkah teknis yang bisa dilakukan pada lingkup ASEAN untuk memberantas TPPO tersebut,” jelasnya.
Dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (9/5/2023), di Jakarta, Christina menjelaskan, ada sekitar 1.800 WNI yang menjadi korban TPPO. Sebagian besar dibawa ke Thailand, Myanmar, Filipina, Laos, Kamboja dan Vietnam.
“Itu berdasarkan data Kementerian Luar Negeri selama kurun waktu 1 tahun (2022-2023),” jelasnya.
Dengan data ini kata dia, KTT ASEAN memang jadi momentum yang sangat tepat untuk membahas hal ini secara mendalam.
Kemudian mengambil langkah-langkah tindak lanjut yang bisa dilakukan ke depan di tingkat ASEAN.
“Jadi bukan hanya sekadar adopsi dokumen tapi rumusan konkret dan teknis yang bisa dilakukan,” lanjutnya.
Anggota Badan legislasi (Baleg) DPR RI juga menyampaikan bahwa ketika persoalan TPPO menjadi isu bersama di tingkat ASEAN, akan memudahkan upaya ke depan dalam memberantas TPPO. Khususnya di lingkungan negara-negara ASEAN.
“Perhatian Presiden Jokowi sudah jelas. Dan, kita makin optimis perang terhadap TPPO bisa menjadi makin baik dan maksimal,” ujar Christina. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang