Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, M. Nasir, menilai program alat memasak listrik (AML) atau rice cooker gratis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) abal-abal. Ia menyebut, regulasi Kementerian ESDM bodong. Atas hal tersebut, ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap program ini.
“Ini proyek abal-abal, nggak jelas. Anggaran ada, sasaran ada, tapi regulasi yang disiapkan Kementerian ESDM bodong. Uang dikeluarkan, tapi orangnya nggak ada. Ini harus diaudit BPK,” ujar Nasir, dikutip dari Tempoco, Rabu (27/3).
Nasir menyampaikan, tidak ada komunikasi antara Dirjen Ketenagalistrikan dengan Komisi VII. Tidak diketahui pimpinan proyek dan pihak yang ditugaskan kementerian ESDM untuk mengawal program ini. Menurutnya, BPK perlu melakukan audit untuk menjelaskan hal-hal tersebut.
“Saran saya, dari Fraksi Demokrat, ini harus diaudit BPK supaya clear di mana letak tanggung jawab dan regulasi anggaran yang disiapkan negara untuk kepentingan masyarakat,” kata Nasir.
Lebih lanjut, Nasir membeberkan, Dirjen Ketenagalistrikan tidak ada di lapangan untuk menyaksikan penyerahan rice cooker tersebut. Dirjen Ketenagalistrikan juga terkesan melempar tanggung jawab ketika dihubungi.
“Dilempar-lempar saja. Diminta tanya direktur ini dan itu,” kata dia.
Nasir membandingkan program rice cooker gratis dengan proyek penerangan jalan umum tata surya (PJU TS) Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Menurutnya, program PJU TS lebih jelas karena lampunya ada, barang ada, contact person proyek juga ada. Bahkan, kata dia, jalur complain juga disediakan.
Karena itu, selain meminta program rice cooker Kementerian ESDM diaudit BPK. Ia meminta agar laporan proyek ini turut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Seluruh orang dalam proyek ini juga harus diperiksa karena Rp300 miliar uangnya (anggaran programnya)” kata dia.
Anggaran Rice Cooker Gratis
Program penyediaan rice cooker gratis diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023. Program ini menyasar rumah tangga pelanggan listrik PLN dan PLN Batam yang tidak memiliki alat memasak listrik. Dalam pelaksanaannya, Kementerian ESDM menggandeng Pos Indonesia untuk mendistribusikan barang hibah tersebut.
Anggaran program rice cooker gratis tercatat senilai Rp322,5 miliar tetapi hanya terealisasi Rp176,06 miliar. Penyaluran rice cooker gratis baru mencapai 342.621 unit dari target sebanyak 500 ribu unit.
“Sisa anggaran sebesar Rp146,44 miliar menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran atau SiLPA,” kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu.
Sebanyak 342.621 unit telah disalurkan di 36 provinsi. Pulau Jawa menjadi wilayah penerima terbanyak. Ini sejalan dengan sistem kelistrikan yang surplus.
Program rice cooker gratis Kementerian ESDM bertujuan untuk menjamin akses energi bersih terjangkau, andal, dan berkelanjutan. Lima merk rice cooker yang disalurkan adalah Miyako, Cosmos, Sanken, Sekai, dan Maspion.
Editor: Raja H. Napitupulu