ESENSI.TV, JAKARTA – Kementerian Sosial mengaku tidak berani mengusulkan bantuan sosial untuk mengantisipasi dampak El Nino, karena tidak mengetahui kondisi keuangan negara, ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini
Menurut Menteri Risma, pengadaan bantuan biasanya diputuskan setelah rapat kementerian dan lembaga terkait.
“Biasanya diadakan rapat, kemudian disepakati apa. Karena kami tidak berani. Kami kan tidak tau kondisi makro (ekonomi RI),” kata Menteri Risma saat menjadi saksi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Jumat (5/4).
Pemberian Bansos dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap sebagai salah satu kecurangan yang dilakukan oleh pasangan pemenang Pilpres 2024 yaitu Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Dengan pemberian bansos, masyarakat menjadi terpengaruh dan memilih pasangan nomor urut 02 itu.
MK memanggil empat orang menteri untuk memberi keterangan dalam sidang sengketa PIlpres 2024.
Empat orang menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Menteri Muhadjir mengatakan memang bansos sering dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun sebenarnya, bansos sudah direncanakan oleh pemerintah jauh sebelum Pemilu untuk mencegah kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem.
“Pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus menurunkannya dan serta menghapus kemiskinan ekstrem,” ujar Menteri Muhadjir.
Menurut Muhadjir, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, sedangkan targetnya ditetapkan di kisaran angka 6,5 sampai 7,5 persen.
Sementara angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 berada di angka 1,12 persen, sedangkan targetnya nol persen. Angka kemiskinan ekstrem tersebut hanya turun 0,92 persen dari angka kemiskinan ekstrem pada 2022 sebesar 2,04 persen.
Program ini juga sudah disetujui DPR dengan alokasi anggaran sebesar Rp496,8 triliun.
Menteri Airlangga mengatakan pada awal 2024, pemerintah membagikan bansos karena untuk mitigasi dampak El Nino.
El Nino mengganggu produksi beras karena musim tanam mundur dari jadwal dan membuat harga melonjak yang berpengaruh pada daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin.
“Produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat dan inflasi meningkat. Ini jadi salah satu pertimbangan ada bansos terkait El Nino dan pangan,” kata Airlangga.
Tanpa program bantuan El Nino, akan ada pergerakan inflasi pangan yang terus menanjak sejak Juli 2023 hingga puncaknya pada Maret 2024 hingga 10,33 persen year on year (YoY).
Menteri Sri Mulyani realisasi anggaran bansos pada periode Januari-Februari 2024 senilai Rp12,8 triliun yang digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM. Realisasi subsidi dan belanja lain mencapai Rp15,3 triliun dan realisasi perlinsos lainnya Rp9,8 triliun.
Menurut Menteri Mulyani tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam enam tahun terakhir yaitu 2019-2024, kecuali pada 2023 karena terdapat perbedaan signifikan pada realisasi bansos dari Kementerian Sosial.