Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golkar Erwin Aksa meyakini Bahlil Lahadalia sedang galau dengan dirinya. Apalagi jabatan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 2019-2024 itu segera berakhir.
“Iya, jadi nanti statement ini Erwin Aksa Mengatakan Bahlil Lagi Galau dengan Dirinya,” ujar Erwin, di Jakarta, Rabu (26/7/2023).
Dua Indikasi Kuat Dalang Kericuhan
Akibat galau dengan dirinya, kata Erwin, patut diduga Bahlil berada di balik kericuhan diskusi Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) yang rencananya digelar di Jakarta.
Setidaknya, kata dia, ada dua indikasi yang menguatkan argumentasi itu. Pertama, pada akhir minggu lalu, kepada para pemimpin redaksi (pemred) media massa, Bahlil mengatakan bahwa popularitas Partai Golkar menurun.
Padahal, realitanya dari hampir semua survei, untuk survei persepsi atau survei elektabilitas, Golkar selalu masuk dalam tiga besar partai di Indonesia.
Sebut saja, Survei Litbang Kompas Januari 2023 menunjukkan tiga parpol dengan tingkat popularitas tertinggi. Yaitu, Partai Golkar (86,3 persen), PDI-P (86,2 persen), dan Partai Demokrat (84 persen).memiliki yang tinggi.
Kedua, adanya wacana pergantian ketua umum Partai Golkar yang digulirkan Bahlil melalui Musyawarah Nasional (Munas). Padahal berdasarkan mekanisme partai, Munas baru akan diadakan pada tahun 2025.
Artinya, wacana pergantian Ketua Umum Partai Golkar akan ditempuh melalui Munas Luar Biasa (Munaslub).
Partai Golkar Solid dan Fokus Memenangkan Pileg
Ia menegaskan, tidak ada pertikaian di internal Partai Golkar. Baik Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga organisasi sayap.
Pernyataan itu membantah isu yang berkembang beberapa hari terakhir tentang adanya konflik internal di Partai Politik.
“Golkar konsentrasi, pikirkan pileg, KPI atau kesuksesan sebuah partai bisa menang itu dalam pileg. Kita konsen mendapatkan kursi berbagai dapil. Dan tidak ada konteks munaslub. Saya kira Bahlil mengerti soal organisasi,” tegas Erwin Aksa.
Erwin justru menilai, kericuhan yang terjadi siang tadi adalah penggalangan opini untuk menggoyang Partai Golkar sebagai parpol terbesar.
“Jadi, anggota golkar bebas melakukan koreksi, memberikan masukan, termasuk mengkritik,” ungkap Erwin.
Erwin menyebut DPP Partai Golkar sangat terbuka terhadap kritik dan masukan dari semua pihak khususnya para kader. Namun Erwin mengelak jika ditanyakan terkait kericuhan yang terjadi dalam sebuah diskusi oleh kader AMPG.
Kader Yang Baik Tak Bikin Gaduh
Erwin mengingatkan, bahwa setiap kader Partai Golkar yang baik, tak mungkin membuat kegaduhan. Apalagi menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
Ia meminta kepada sesama kader Golkar untuk turun ke lapangan dan tidak hanya beropini saja.
Menurut dia, masyarakat lebih mementingkan soal harga sembako yang terus naik, bagaimana pendapatan hingga lapangan pekerjaan terus meningkat, bukan membicarakan internal partai.
“Bukan dengan membangun opini (dimana) yang mendengarkan hanya segelintir elite saja,” papar dia.
Bagi Erwin, seharusnya Bahlil tak perlu berbicara banyak yang pada akhirnya menciptakan kegaduhan. Bahkan sebagai menteri, Bahlil seharusnya berkontribusi dengan ikut turun ke lapangan seperti kader Golkar lainnya.
“Apalagi seperti Bahlil, Bahlil kalau dengan kekuatannya sebagai menteri, ya turun ke lapangan,” ungkap Erwin.
Wacana Munaslub
Erwin mengisahkan, wacana Munaslub Golkar bukan terjadi kali ini saja. Pada era kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical), wacana Munaslub juga kencang berhembus menjelang pelaksanaan Pemilu.
Selain itu, era Akbar Tandjung juga pernah muncul wacana Munaslub padahal saat itu Akbar Tandjung tersangkut kasus hukum.
“Dinamika internal adalah hal yang wajar karena Golkar sendiri dipenuhi dengan orang-orang teknokrat atau cendikiawan,” terang Erwin.
Calon Ketua Umum Harus Punya KTA Golkar
Erwin Aksa menjelaskan, siapapun yang hendak menjadi ketua umum Golkar harus melalui mekanisme AD/ART Partai.
“Harus 2/3 pemilik suara kemudian DPP Golkar sebagai penyelenggara. Ada ketua panitia, steering comitee, dan lain-lain,” kata dia.
Meski demikian, ia menyarankan pihak-pihak yang ingin menjadi ketua umum Golkar untuk memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Golkar terbaru.
“Kalau perlu foto bersama KTA terakhir,” ujar dia.
Menurut dia, KTA Golkar harus diperbaharui karena harus didaftarkan di Sipol (Sistem Informasi Partai Politik).
“KTA jaman dulu harus diperbaharui, kalau dicek di sistem Sipol tidak ada KTA maka tidak sah (sebagai anggota Golkar). Kalau KTA mau diperbaharui silakan daftar ke kantor terdekat,” tambah Erwin.
Politisasi Kasus Airlangga?
Terkait pemanggilan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai saksi kasus minyak goreng oleh Kejaksaan Agung, Erwin mengatakan bahwa setiap pejabat publik bisa saja berurusan dengan hukum.
“Tapi persoalannya pokok perkaranya dimana?” tanya dia.
Hal itu, tambah Erwin, tidak ada kaitannya dengan elektabilitas Airlangga yang tidak pernah naik. Sebab, kata dia, sejak dulu elektabilitas ketua umum Golkar itu memang tidak pernah tinggi.
“Golkar dari dulu keunggulannya caleg dan menang di Pemilu,” tandas Erwin Aksa.
Kericuhan Diskusi ‘Settingan’
Sebelumnya, komunitas yang menamakan diri Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) mengadakan diskusi bertajuk Selamatkan Partai Golkar: Menuju Kemenangan Pileg 2024, di Resto Pulau Dua Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2023) siang.
Rencananya acara akan berlangsung pada pukul 14:00 WIB. Namun sebelum acara dimulai, kericuhan pun sempat terjadi.
Bahkan sejumlah pemuda yang mengaku sebagai perwakilan dari Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) melakukan pemukulan kepada salah seorang wartawan media nasional. Termasuk merusak perlengkapan sang wartawan.
Editor: Addinda Zen