Indonesia dinilai memiliki posisi strategis dalam menjaga perdamaian dan mendorong pembangunan Asia. Selain itu, Indonesia memiliki daya tarik bagi negara maju untuk membantu mempengaruhi sikap pemimpin ASEAN.
Ricardo Lirag Saludo, President Center for Strategy, Enterprise & Intelligence mengatakan peran Indonesia sangat dibutuhkan dalam mengawal agar Visi Komunitas ASEAN 2025 direalisasikan oleh pemimpin negara-negara anggotanya.
“ASEAN harus menjadi komunitas yang bersatu, inklusif dan tangguh,” ujarnya dalam Guest Lecture Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (FIA UI), di Auditorium EDISI 2020, Gedung M, FIA UI Depok, Jawa Barat, Kamis (15/9/2023). FIA UI Guest Lecture kali ini bertajuk Asian Geopolitics at a Crossroad – How It Shapes Indonesia’s Development Policies.
Dia mendukung pertanyaan Presiden Joko Widodo saat membuka KTT ASEAN di Jakarta tanggal 5 September lalu yang mengingatkan agar blok Asia Tenggara tidak terseret ke dalam persaingan negara-negara besar.
“Jokowi mendorong ASEAN untuk merancang strategi jangka panjang yang relevan dan memenuhi harapan masyarakat, serta tidak menjadi proxy atau pembawa kepentingan negara lain,” jelas Ricardo Saludo, eks Kepala Staf Presiden dan Komisi Pelayanan Publik Filipina,
Pada saat itu, jelasnya, Jokowi menyerukan agar negara-negara anggota, tidak menjadikan ASEAN menjadi kapal untuk saling bersaing yang bersifat merusak kawasan. Namun, sebaliknya para Pemimpin ASEAN harus memastikan kapal ini terus bergerak dan berlayar untuk mencapai perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan bersama.
ASEAN harus tetap kohesif, responsif dan relevan dalam mengatasi tantangan-tantangan perdamaian dan keamanan regional, serta memainkan peran penting dalam membentuk arsitektur regional yang terus berkembang.
Kekerasan Militer Myanmar
Menurut Ricardo Saludo, upaya mencapai visi perdamaian dan pembangunan itu tidak mudah. Saat ini, potensi perpecahan di ASEAN cukup besar dari berbagai konflik yang sedang berlangsung.
Dia mencontohkan perbedaan pendapat kekerasan militer yang terjadi di Myanmar sejak kudeta tahun 2021. Malaysia menyerukan tindakan keras terhadap pemerintah berkuasa di Myanmar karena militer di negara itu menghambat perdamaian ASEAN. Sedangkan, Indonesia dan Thailan tetap berusaha melibatkan para pemimpin Myanmar.
Narasi yang diyakini negara-negara ASEAN terhadap konflik geopolitik di luar kawasan, menurutnya, juga dapat menjadi bibit perpecahan di kawasan Asia Tenggara. Narasi Perang Rusia dan Ukraina, serta narasi Rusia menginvasi Ukraina sudah memberikan makna yang berbeda.
Laut China Selatan
Belum lagi, soal konflik Laut China Selatan yang dapat memuncak sewaktu-waktu. Beberapa hari sebelum KTT ASEAN Jakarta 2023 yang membahas soal perdamaian, China merilis peta 10 garis putus-putus atau klaim Tiongkok atas sebagian besar Laut Cina Selatan.
Klaim China ini ditolak oleh negara-negara Asia Tengga karena dianggap aneh dan menggelikan. Beberapa negara lain, menolak, tetapi tetap bersikap halus dan tidak konfrontatif. Padahal, di internal ASEAN sendiri, seperti Malaysia, Vietnam dan Filipina memiliki klaim yang tumpang tindih di Laut Cina Selatan.
Indonesia menyatakan sikap menentang Presiden Xi Jinping secara terang-terangan dengan mengambil alih proyek gas di Laut Cina Selatan, meskipun China mengklaim lebih dari 90% wilayah Laut Cina Selatan sebagai miliknya.
Dari Filipina, Presien Ferdinand R Marcos Jr, juga telah mengeluarkan peringatan terhadap militerisasi di wilayan reklamasi Laut Cina Selatan dalam KTT ASEAN – Korea Selatan, di Jakarta, awal September 2023.
Dia menuding militerisasi di Laut China Selatan dipenuhi dengan penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak terdeteksi.
Marcos telah menyatakan sikap mendukung kebijakan Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat untuk menegaskan kembali pentingnya hukum internasional dalam menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.
Hubungan erat dengan Presiden Filipina telah membantu AS membangun lebih banyak pangkalan militer besar di dekat Taiwan dan Laut Cina Selatan.
Pernyataan Palsu Pentagon AS
Lebih jauh, Ricardo Saludo mengatakan pentingnya peran Indonesia untuk mempengaruhi sikap ASEAN juga dinilai menjadi alasan Pentagon mengeluarkan pernyataan palsu, belum lama ini. Markas pusat militer AS menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan AS Lloyd James Austin III dan Menteri Pertahanan RI Prawobo Subianto telah mengeluarkan pernyataan bersama soal Laut China Selatan.
Namun, pernyataan Petagon ini dibantah mentah-mentah oleh Prabowo Subianto. Prabowo mengakui bertemu dengan Austin saat melakukan kunjungan kerja di Amerika Serikat, tetapi untuk dia menegaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan bersama soal klaim Tiongkok di Laut China Selatan.*
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja Naiputulu
#beritaviral
#beritaterkini