Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman mengatakan, hilirisasi pertambangan di Indonesia masih berjalan di tempat. Hal ini akan terjadi jika pemerintah tidak konsisten pada eksekusi hilirisasi tersebut.
“Konsepnya bagus, tapi kalau manajemen, eksekusinya tidak konsisten, tidak benar, tidak tepat pun akan jalan di tempat. Kurang lebih seperti itu yang terjadi di dunia hilirisasi pertambangan kita.” jelasnya.
Komisi VII DPR RI setuju seratus persen mengenai hilirisasi pertambangan. Demikian disampaikan Maman saat ditemui di Jakarta Selatan belum lama ini.
“Pertama, seratus persen kita setuju. Artinya, kita di Komisi VII, baik itu legislatif, eksekutif, dan dalam hal ini juga memang menjadi dorongan dari pak Presiden, kita seratus persen setuju.” ujar Maman.
Bersamaan dengan hal itu, ia juga mengatakan pemerintah masih tidak konsisten dalam menjalankan kebijakan hilirisasi pertambangan.
“Namun, dalam proses penerapannya memang tidak serta merta mulus. Tidak serta merta berjalan seperti yang kita inginkan. Karena satu hal, ada ketidak-konsistenan pemerintah untuk menegakkan, menjalankan aturan dan kebijakan, yang akhirnya semua menjadi seperti di ‘lingkaran setan’ istilah saya.” tambahnya.
Presiden Joko Widodo telah berulang kali menyinggung masalah hilirisasi, khususnya di pertambangan. Ia menegaskan pentingnya hilirisasi komoditas tambang, khususnya nikel, di Indonesia. Hilirisasi dinilai akan meningkatkan nilai tambah produk berkali-kali lipat.
Ekspor bijih nikel telah ditutup beberapa tahun lalu. Kini, pemerintah berencana melakukan pemberhentian ekspor mineral mentah lainnya, seperti bijih bauksit dan timah.
Terkait pemberhentian ekspor mineral mentah ini, Maman juga menyampaikan bahwa akan ada dampak yang ditimbulkan. Salah satunya, pendapatan negara yang berkurang.
“Karena gini, pada saat ekspor distop, berarti aktivitas operasi pertambangan di seluruh Indonesia akan stop. Itu akan mengurangi pendapatan negara, devisa kita dari sektor pertambangan dan mineral. Ini yang harus dicari solusinya.” jelasnya.
Pembangunan Smelter di Indonesia Tidak Diawasi
Maman Abdurrahman mengungkap permasalahan yang terjadi di lapangan saat ini. Ia menyampaikan, ada permainan oknum terkait pembangunan smelter untuk mendapat jatah ekspor.
“Kebijakan ekspor bahan mentah itu ada syaratnya dulunya, empat atau lima tahun terakhir ada syaratnya. Kita harus bangun smelter. Jadi kalau sedang bangun smelter, baru boleh dikasih ekspor. Dalam perjalanan, banyak oknum yang bermain. Berpura-pura bangun smelter, tapi sebetulnya tidak dibangun-bangun, supaya dapat ekspornya. Di sini yang tadi saya bilang, ada ketidak-konsistenan dari pemerintah untuk melakukan kontrol pengawasan terhadap pembangunan smelter. Jadi, akhirnya cenderung dibiarkan saja, tidak dimonitor secara serius.” terang Maman.
Smelter merupakan fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi untuk meningkatkan kandungan logam. Peningkatan ini dilakukan agar memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir.
Pembangunan smelter menjadi amanat dari Undang-Undang yang wajib ditaati dan dilaksanakan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri pada 2023 menargetkan penambahan 17 smelter untuk memenuhi kebutuhan pengolahan dalam negeri.
Lebih lanjut, Maman juga menyampaikan bahwa penerapan hilirisasi sebaiknya dijalankan secara simultan antara hulu dan hilirnya.
“Betul kita setuju, dengan mendorong hilirisasi, akan terjadi peningkatan nilai tambah. Tetapi, kita maunya berjalannya secara gradual dan simultan. Antara aspek hulu dan hilirnya bisa ketemu di satu titik. Itu semua bottle neck nya tadi, ketidak-konsistenan pemerintah di dalam melakukan pengawasan implementasi pembangunan smelter.” tutupnya.
Editor: Dimas Adi Putra