Pemerintah menargetkan mekanisme perdagangan karbon dapat diimplementasikan pada September 2023. Hal tersebut menyusul upaya pemerintah yang saat ini tengah getol mengembangkan pasar karbon di dalam negeri.

Wakil Menteri BUMN 1, Pahala Nugraha Mansury mengatakan pemerintah tengah fokus untuk mengembangkan pasar karbon di dalam negeri. Oleh sebab itu, ia berharap pada September mendatang perdagangan karbon dapat beroperasi.

“Kalau saya tidak salah akan diluncurkan pada September tahun ini (perdagangan karbon),” ujar Pahala dalam acara 20th Anniversary CFA Society Indonesia “Indonesia’s Transition towards Net Zero“, Kamis (6/7/2023).

Presiden Jokowi Lakukan Rapat Tentang Perdagangan Karbon

Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun ini juga telah memperkenalkan regulasi yang berkaitan dengan mekanisme karbon. “Jadi saya kira kita sudah benar-benar menunjukkan pentingnya pasar karbon dan apa korelasi antara pasar karbon dan pasar modal di Indonesia,” katanya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah melakukan rapat internal tentang perdagangan karbon di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/5/2023) dengan beberapa menteri. Ada beberapa keputusan terbaru dari kegiatan jual beli karbon kredit ini.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan potensi karbon di Indonesia sangat besar. Dimana dalam rapat diputuskan kalau mekanisme perdagangan akan diatur dalam bursa karbon yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Diputuskan bahwa karbon di Indonesia sifatnya itu terbuka, tapi tapi harus teregistrasi dan harus semuanya lewat mekanisme tata kelola perdagangan dalam bursa karbon di Indonesia lewat OJK. nanti OJK yang akan mengatur,” kata Bahlil, usai rapat.

Kedua, keputusan yang sudah disepakati mengenai penataan perizinan bagi wilayah area konsesi seperti hutan lindung dan konservasi.

Ketiga, juga mengenai harga karbon yang sudah ditentukan di bursa Indonesia tidak boleh dijual kepada bursa lain di luar negeri. “Kita ingin dijual di bursa-bursa Indonesia dan harganya harus lebih baik,” sebutnya.

Selain itu Bahlil juga bicara mengenai adanya sertifikasi konsesi lahan penghasil karbon sebelum bisa melakukan perdagangan karbon. Dimana registrasi akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (LHK).

“Kalau tidak dibuat sertifikasi kita tidak tahu berapa (karbon) yang pergi. Kemudian ini juga menjadi sumber pendapatan negara kita,” kata Bahlil.

RI Tekan Emisi Karbon 3,7 Miliar Ton

Sementara itu, PT PLN (Persero) membeberkan bahwa perusahaan menargetkan penekanan emisi karbon dengan total 3,7 miliar ton untuk mencapai target Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan berbagai upaya dalam mencapai penekanan emisi yang ditargetkan tersebut.

“Total kumulatif emission reduction and avoidance sekitar 3,7 miliar ton CO2,” jelas Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI bersama Dirut PLN, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Nah, beragam cara yang dilakukan PLN untuk menekan emsisi karbon itu diantaranya dengan membatalkan pengembangan 13,3 Giga Watt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang sudah direncanakan dalam Recana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2019-2028.

Di samping itu, Darmawan juga menyebutkan bawa pihaknya akan membatalkan Power Purchase Agreement (PPA) atau operasi PLTU mencapai 1,3 GW.

“Pertama, kita sudah melakukan penghapusan 13,3 GW PLTU dalam fase perencanaannya, ini avoiding efek rumah kaca 1,8 miliar metrik ton 25 tahun. Kami melakukan pembatalan PPA 1,3 GW PLTU avoiding 17 juta metrik ton CO2 25 tahun,” tambah Darmawan.

Upaya yang Dilakukan Perusahaan

– Mengganti 1,1 GW PLTU dengan EBT dan 800 MW PLTU dengan pembangkit gas.

– Co-firing biomassa pada 37 PLTU

– Program dediselisasi 1 GW

– Uji coba perdana Carbon Trading di 26 PLTU

– Merencanakan dan mengembangkan 21 GW pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT)

– Roll-out smart grid di beberapa pulau di Indonesia

– Stimulasi konsumsi EBT melalui Green Energy as a Service

– Memperluas ekosistem kendaraan listrik

Dengan begitu, Darmawan mengatakan dalam meningkatkan kapasitas pembangkit dengan teknologi bersih untuk mendukung pertumbuhan konsumsi listrik.

Editor: Nabila Tias Novrianda/Addinda Zen