Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menduga adanya mafia tenaga honorer yang muncul di berbagai daerah. Pasalnya, proses pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), sebagai salah satu syarat pengusulan tenaga Non ASN menjadi PPPK tidak transparan.
Junimart Girsang mengatakan, SPTJM khususnya di daerah ini tidak transparan. Kenapa tidak transparan?
“Nanti saya serahkan datanya ini. Banyak tenaga honorer ketika mereka minta supaya di daftarkan di daerahnya itu, kepala daerah, kepala dinas, segala macam tidak mau pak mendaftarkan,” sebut Junimat.
“Padahal ada surat pengangkatan dari tahun sekian ke tahun sekian,” sambung Junimart dalam rapat kerja yang diselenggarakan di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).
Ia menegaskan agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara-Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak terpaku hanya pada SPTJM.
Tetapi juga harus bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk update data.
”Saudara menteri jangan terpaku dan BKN jangan terpaku pada SPTJM. Inilah gunanya kerjasama dengan BPKP untuk melakukan audit data. Dari dulu saya sudah katakan bahwa sekarang ini kalau dulu ada mafia pertanahan sekarang ada mafia tenaga honorer. Ini fakta pak di lapangan,” sebutnya.
Berdasarkan paparan MenPAN-RB terdapat total 2.355.092 honorer berdasarkan SPTJM. Namun menurut Junimart, fakta di lapangan ada lebih dari itu data honorer yang belum terdata.
”Sesungguhnya yang tidak SPTJM itu lebih banyak pak, ini bagaimana? Kita sepakat diawal untuk UU No.20 Tahun 2023 ini, semua tenaga honorer harus diangkat jadi PPPK pak. Itu kita jangan lupa, ada rekamannya semua itu pak,” tutup Junimart Girsang. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitulu