Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Amerika Serikat (AS) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Clean Energy Working Group Indonesia-AS.
Kesepakatan ini menandai pendirian kelompok kerja untuk pengembangan energi bersih di Indonesia.
MoU ditandatangani oleh Sekjen Kementerian ESDM Rida Mulyana dan Assistant Secretary of Commerce dan Director General of the U.S. and Foreign Commercial Service, U.S. Department of Commerce, Arun Venkataraman.
Rida menyampaikan, kesepakatan ini akan menjadi dasar dari kerja sama serta mendorong dan mempromosikan kerja sama bilateral di bidang energi bersih.
Dikatakannya, kerjasama tersebut mencakup berbagai bidang. Di antaranya CCUS, keamanan siber, teknologi SMR, Panas bumi, bioetanol, dan teknologi kota pintar untuk ibu kota baru, Ibu Kota Negara (IKN).
“Kerja sama ini juga akan menggantikan MoU Power Working Group yang sebelumnya ditandatangani pada 2015,” ujar Rida.
Ia mengatakannnya usai penandatangan MoU di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Pemerintah Indonesia kata dia, akan menggunakan Working Group ini untuk mendukung tujuan elektrifikasi dan pembangunan ketenagalistrikan Indonesia.
Dengan fokus awal membantu Indonesia mencapai 23% bauran energi dari EBT pada tahun 2025. Dan, mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Menindaklanjuti penandatanganan ini, Rida mengatakan, Pemerintah Indonesia mengundang badan usaha AS untuk berkolaborasi. Tidak hanya untuk investasi tetapi juga meningkatkan teknologi transisi energi di Indonesia.
“Dari sisi regulasi, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 yang telah dikeluarkan, adalah wujud komitmen Pemerintah dalam upaya percepatan pengembangan EBT secara nasional,” imbuhnya.
Hilirisasi dari Mineral Kritis
Selain pengembangan EBT, peran komoditas mineral pada transisi energi juga tidak kalah penting. Pemerintah kata dia, juga akan memprioritaskan komoditas mineral dalam negeri untuk proyek transisi energi.
Antara lain fasilitas energy storage, baterai kendaraan listrik, dan hilirisasi industri mineral.
“Indonesia memerlukan dukungan bagaimana bisa melakukan hilirisasi dari mineral kritis. Hilirisasi itu semua dikaitkan dengan transisi energi,” ujarnya.
Sedangkan dari sisi demand, lanjut Rida, ada percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik yang di dalamnya ada penggunaan baterai. Baterai itu mengandung logam kritis yang sumber dayanya ada di Indonesia.
Kesepakatan lain dari MoU ini, lanjut Rida, adanya aliran investasi dan terciptanya lapangan kerja baru. Bersamaan dengan itu, Kementerian ESDM terus mengembangkan dan memperbaiki proses bisnis, termasuk di dalamnya penyederhanaan perizinan.
Rida mengatakan, kepastian dalam dukungan pembiayaan diperlukan dalam rangka mencapai target NZE 2060.
“Tidak hanya Amerika Serikat, beberapa negara maju lain turut berperan serta khususnya dalam kerangka JETP. Seperti Jerman, Jepang, dan Norwegia, sesuai hasil KTT G20 yang diselenggarakan tahun lalu,” ujar Rida.
MoU Clean Energy Working Group merupakan MoU terkait pendirian kelompok kerja untuk pengembangan energi bersih di Indonesia.
MoU ini akan menggantikan MoU Indonesia-Amerika Serikat terkait Power Working Group for Indonesia yang telah ditandatangani pada 2015. Dan, hanya terfokus pada isu ketenagalistrikan, pada masa itu program 35 GW.
Adapun bidang kerja sama dalam MoU Clean Energy Working Group adalah super grid dan/atau smart grid, pengurangan penggunaan pembangkit diesel.
Selanjutnya, Teknologi Small Modular Reactor (SMR), cyber security. Carbon Capture and Utilization Storage (CCUS); microgrid, digitalisasi, energy storage, smart city, efisiensi pembangkit, bioethanol, dan panas bumi.*
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Junita Ariani