Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta memperkuat pengawasan internal PPATK atas tindak pidana perjudian terutama judi online.
“Ada banyak perputaran uang di sana. Dan, itu ilegal,” kata Anggota Komisi III DPR RI Jacki Uly.
Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan PPATK, Selasa (14/2/23), di Ruang Rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Menurut Jacki, pengawasan internal PPATK menyangkut anggaran dari Pagu, kemampuan apa saja yang ditingkatkan (untuk memberantas) perjudian online. Bagaimana cara mengatasinya.
“Kalau kita bilang terorisme sudah ada penekanan operasi agar reda sampai sekarang tapi perjudian itu tidak bisa Pak, dia jalan terus dalam masyarakat,” ujar Jacki.
Judi Online Sulit Diberantas
Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengingatkan PPATK bahwa judi online ini sulit untuk diberantas karena melekat dalam masyarakat. Sehingga diperlukan sebuah kemampuan khusus agar dapat memberantasnya.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam RDP itu menyampaikan bahwa hasil dari analisis perjudian online ditemukan perputaran uang sebanyak Rp155 triliun.
Menurutnya, jumlah uang tersebut tergolong kecil bagi para bandar besar dalam perjudian online. Karena uang itu menyebar ke mana-mana.
Menanggapi itu, Jacki mengatakan bahwa jumlah uang hasil dari judi online besar kemungkinan digunakan untuk mengembangkan jenis kejahatan lainnya.
“Seperti tadi disinyalir ada Rp155 triliun. Itu bisa milik seseorang. Bagi bandar besar itu ndak ada artinya. Karena dari hasil inilah kemudian bisa berkembang menjadi hasil kejahatan dan sebagainya,” jelasnya.
Disinilah, kata dia, perlu pengawasan internal PPATK. PPATK dapat meningkatkan pengawasan perjudian online mengingat banyak korban yang terlibat dalam kasus ini.
“Sudah banyak yang jatuh korban. Kita selama ini hanya terlalu terfokus pada terorisme dan pada narkotika. Tapi sebenarnya ini hasil yang banyak dan besar sehingga sulit diawasi. Karena melekat dengan kehidupan masyarakat,” tutupnya. *
#beritaviral#beritaterkini
Editor: Junita Ariani/Raja H. Napitupulu