Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menolak pembagian bantuan sosial atau bansos ditunda sampai Pemilu 2024 selesai. Penolakan itu diduga, Mendag Zulkifli Hasan mempolitisasi persoalan bansos tersebut.
Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima, penolakan itiu merupakan politisasi bansos yang tidak perlu.
“Yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral. Itu sesuatu yang tidak manusiawi,” kata Aria Bima dalam keterangan tertulis yang dikutip Kamis (4/1/2024) di Jakarta.
Karena itu kata Aria Bima, Komisi VI memastikan akan mempertanyakan sikap Mendag terkait bansos tersebut. Menurutnya, saat ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) harusnya fokus pada kenaikan harga beras dan cabai.
“Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan (harga) beras yang pada hari ini (beras) medium mencapai Rp15 ribu. Sementara cabai mencapai Rp175 ribu per kilogram,” jelasnya.
Diketahui, sebelumnya Mendag Zulkifli Hasan menanggapi permintaan agar pemerintah menunda penyaluran bansos sampai Pemilu 2024 berakhir.
Menurutnya, justru bantuan sosial saat ini sangat dibutuhkan masyarakat. Sehingga adanya bantuan sosial tidak boleh ditunda penyalurannya.
“Karena harga naik, maka ada bantuan langsung tunai (BLT) El Nino, bantuan sosial, kemudian BLT biasa. Jadi ini harus dilanjutkan, diteruskan, karena rakyat sangat membutuhkan,” jelasnya.
Bansos adalah amanah UUD 1945. Negara punya kewajiban memastikan rakyatnya tidak ada yang kekurangan dalam hal bahan pokok, termasuk rakyat kecil.*
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu