Pejabat tinggi badan PBB dan kepala organisasi masyarakat sipil bergabung untuk mendesak otoritas de facto Afghanistan yang dikendalikan Taliban agar mencabut keputusan melarang perempuan bekerja untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau non-governmental organization (NGO) yang memberikan bantuan kemanusiaan.
“Melarang perempuan dari pekerjaan kemanusiaan memiliki konsekuensi langsung yang mengancam jiwa bagi semua warga Afghanistan,” tegas pernyataan bersama, dikutip situs resmi PBB, Senin (2/1/2023).
Dalam cuitan di Twitter, dikutip Senin ini, Sima Sami Iskandar Bahous, Executive Director of UN-Women, menegaskan bahwa dampak keputusan dari Taliban di Afghanistan ini akan berimbas pada jutaan orang di negeri penuh konflik tersebut.
“Beberapa program bantuan harus dihentikan sementara, karena kurangnya staf perempuan, pada saat lebih dari 28 juta orang di Afghanistan membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup di musim dingin yang berat, ekonomi yang belum pulih, dan risiko kelaparan,” cuit Sami Bahous.
Adapun dalam pernyataan bersama, pejabat tinggi PBB bersikeras bahwa staf perempuan adalah kunci untuk setiap aksi kemanusiaan di Afghanistan.
“Karena mereka memiliki akses ke kalangan yang tidak bisa dijangkau oleh rekan pria mereka. Wanita yang membantu kemanusiaan di Afghanistan juga menyelamatkan nyawa. Pekerjaan mereka harus dilanjutkan, sebagai guru, ahli nutrisi, pemimpin tim, petugas kesehatan masyarakat, pemberi vaksin, perawat, dokter, dan kepala organisasi,” tulis pernyataan tersebut.
Kepala Program Pembangunan PBB (UNDP), Achim Steiner, mengatakan bahwa larangan perempuan bekerja di LSM akan melemahkan kerja semua organisasi di Afghanistan dalam membantu komunitasnya yang paling rentan. Pembatasan ini akan mempercepat keterpurukan Afghanistan ke dalam kemiskinan.
Kerusakan bisa memakan waktu puluhan tahun untuk pulih, apalagi pekerjaan perempuan di Afghanistan mampu memberikan pendapatan rumah tangga lebih dari US$ 1 miliar.
“Menghapus perempuan dari ruang publik pendidikan dan mata pencaharian dapat mengakibatkan kerugian langsung dan signifikan bagi jutaan warga Afghanistan di rumah tangga miskin yang sudah menghadapi kesulitan parah,” tegasnya.
Kepala Badan Pengungsi PBB (UNHCR) Filippo Grandi juga mengecam keputusan Taliban tersebut.
“Larangan ini harus dicabut”.
Dia mencatat bahwa lebih dari 500 staf wanita bekerja dengan 19 mitra LSM lembaganya di Afghanistan, di mana mereka melayani hampir 1 juta wanita dan anak perempuan.
“Pembatasan terbaru akan memaksa UNHCR untuk menghentikan sementara kegiatan kritis dalam mendukung warga Afghanistan, terutama perempuan dan anak-anak,” tambahnya.
Arahan terbaru juga berisiko mendorong lebih banyak keluarga melarikan diri melintasi perbatasan sebagai pengungsi. Pekerja LSM perempuan di 34 provinsi Afghanistan telah “berada di garis depan dalam upaya menemukan solusi bagi warga Afghanistan yang terkena dampak konflik selama empat dekade dan penganiayaan, termasuk jutaan pengungsi dan pengungsi internal”.
Sebelumnya Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) dan sejumlah negara Islam juga mengutuk keputusan Taliban itu. Dua negara Islam lain yang mengutuk keputusan Taliban ini yakni Pakistan dan Arab Saudi.
Pada 24 Desember lalu, Kementerian Ekonomi Afghanistan memerintahkan semua organisasi non-pemerintah atau LSM untuk tidak membiarkan staf perempuan bekerja sampai pemberitahuan lebih lanjut.
*
Editor: Erna Sari Ulina Girsang