Pemerintah mendorong beberapa langkah untuk menumbuhkan ekonomi pascapencabutan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Adapun sejumlah langkah yang ditetapkan yaitu untuk belanja dalam negeri, konsumsi dan investasi.
“Beberapa sektor juga diharapkan bisa terus dipacu seperti sektor industri, sektor pariwisata,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomia, Airlangga Hartarto.
Hal itu dikatakannya dalam keterangan pers bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/01/2023).
Airlangga mengikuti Rapat Terbatas mengenai Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Dikatakan Airlangga, salah satu prioritas kebijakan pemerintah, adalah untuk mempertahankan dan mendorong daya beli masyarakat serta menjaga inflasi.
Airlangga mengatakan, inflasi di daerah yang dimonitor di bulan Januari ini memang salah satunya adalah sektor transportasi, terutama transportasi udara.
Kedua terkait dengan beberapa komoditas yang diperhatikan termasuk harga beras yang seperti di bulan Desember kemarin.
Sehingga pemerintah akan terus memonitor situasi ketersediaan stok dan harga beras.
Selain itu, pemerintah juga mendorong sektor pariwisata sebagai mesin ekonomi, termasuk pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata.
“Pemerintah mendorong pelaksanaan dari kawasan ekonomi khusus (KEK), terutama parawisata,” terangnya.
Revisi Peraturan Cipta Kerja
Airlangga lebih jauh mengatakan, pemerintah juga mendorong beberapa hal yang bisa memperbaiki investasi di sektor pariwisata.
“Terkait investasi, pemerintah juga mendorong revisi peraturan turunan terkait cipta kerja,” ujar Airlangga.
Salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Pemerintah juga mendorong agar revisi terhadap turunan dari Perpu Cipta Kerja untuk terus didorong.
Antara lain di revisi PP terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko, terutama yang berbasis perizinan dasar, yaitu KKPR, PBG, dan AMDAL.
“Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik,” ucap Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penyelesaian 30 proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp360 triliun.
“Pemerintah juga komitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023, ini estimasi nilainya Rp360 triliun. Nah, ini diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” tutup Airlangga. *
Editor: Raja H. Napitupulu