Partai Demokrat menolak keputusan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) memilih Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat dan Anggota Tim 8 Teuku Riefky Harsya mengatakan Partai Demokrat tidak dapat menerima keputusan tersebut karena jauh di luar proses kesepakatan yang masih sedang berlangsung.
“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat perubahan, penghianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol, juga penghianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan dan Persatuan,” tulis Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, dalam keterangannya, dikutip Jumat (1/9/2023).
Dalam keterangan tertulisnya kepada para pemimpin dan kader Demokrat di seluruh Indonesia dan masyarakat, Teuku Riefky menjelaskan bahwa Partai Demokrat dan dirinya sebagai anggota Tim 8 yang merumuskan kebijakan dalam koalisi tidak dilibatkan dalam keputusan itu.
Dia memaparkan kronologisnya sebagai berikut.
Pada tanggal 30 Agustus 2023, Partai Demokrat mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah mengetujui kerja sama politik dengan Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
“Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem Surya Paloh,” tegasnya.
Demokrat Merasa Dipaksa Terima Keputusan
Kemudian, pada tanggal 31 Agustus 2023, Partai Demokrat melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengkonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima itu.
Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan CApres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
Sebagai bahan pertangungjawaban Anggota Tim 8 yang mewakili Partai Demokrat kepada rapat Majelis Tinggi Partai, berikut kronologis yang terjadi dalam Koalisi Perubahan.
Meskipun Anies Baswedan telah diusung oleh Partai Nasdem sebagai Capres sejak tanggal 3 Oktober tahun 2022, hingga tanggal 22 Januari 2023, baik Anies maupun Partai Nasdem belum berhasil membentuk sebuah koalisi Parpol yang memenuhi syarat Presidential Threshold 20 persen.
Atas dasar persahabatan dan chemistry yang selama ini terbangun antara Anies dan Ketum AHY, maka tanggal 23 Januari 2023, di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak Ketum AHY “menjemput takdir” sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024-2029 dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasedem.
Sedangkan, Ketum AHY membawa Partai Demokrat. Keduanya bekerja sama untuk mengajak PKS. Peristiwa itu disaksikan oleh 4 orang dari Tim 8.
Enam Butir Piagam Koalisi
Secara formal, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diresmikan tanggal 14 Februari 2023 dengan penandanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai. Isinya ada 6 butir kesepakatan.
Pertama, namanya Koalisi Perubahan dan Persatuan.
Kedua, sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai Capres.
Ketiga, Capres diberikan mandat untuk menentukan siapa cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan.
Keempat, dalam waktu tidak terlalu lama, pasangan Capres dan Cawapres dideklarasikan.
Keenam, untuk menyelenggarakan keputusan KPP, dibentuk sekretariat.
Piagam koalisi ini dilandasi oleh azas keadilan dan kesetaraan.
Di masa-masa itu, sejumlah partai politik lain mendekati dan membuka komunikasi politik engan Partai Demokrat. Khusus pada pertemuan dengan salah satu partol yang mengundang perhatian publik.
Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2923 dan mengatakan kepada AHY bahwa dirinya ditelepon beberapa kali oleh ibu dan guru spritualnya agar segera berpasangan Capres dan Cawapres Anies – AHY.
Anies Pilih AHY Jadi Capres 14 Juni 2023
Sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh Ketua Umum Partai Politik yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menentukan siapa calon Wakil Presiden yang dipilihnya.
Maka pada tanggal 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY kepada Cawapresnya.
Nama AHY sebagai cawapres juga sudah disampaikan kepada para Ketua Umum Parpol dan Majelis Tinggi masing-masing partai koalisi. Dalam hal ini, langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jusfri dan Ahmad Syaiku, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Menurut Capres Anies, ketiga pimpinan parpol telah menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan.
Pada saat menyampaikan keputusan itu, kepada pimpinan partai politik, Anies mengatakan alasan memilih AHY adalah karena AHY memiliki seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Selain itu, Capres Anies menilai AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya, meskipun partainya sendiri terancam diambilalih oleh KSP Moeldoko, melalui PK di Mahkamah Agung.
Anies melihat bahwas syarat keberanian itu sebagai syarat yang tidak dimiliki oleh kandidat cawapres lainnya. Soal syarat ini juga sudah disampaikan ke publik.
Koalisi Perubahn dan Persatuan juga telah beberapa kali merencanakan deklarasi pasangan ini, ttapi belum pernah terwujud.
Deklarasi Selalu Tertunda
Lebih jauh, Teuku Riefky Harsya mengatakan pihaknya menduga kuat bahwa Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Dia mengatakan sikap ini melanggar prinsip kesetaraan dalam koalisi.
Dia melanjutkan Tim 8 sepakat, setelah berkoordinasi dengan Surya Paloh, untuk mendeklarasikan pasangan Capres dan Cawapres Anies dan AHY segera.
Untuk itu, pada tanggal 24 Agustus 2024, Tim 8 mengkomunikasikan hal ini kepada Surya Paloh, tanggal 25 Agustus kepada Majelis Tinggi Partai Demokrat dan tanggal 26 Agustus kepada Ketua Majelis Syuro PKS.
Partai Demokrat dan PKS setuju pengumuman dan deklarasi dilakukan pada awal September 2023.
Capres Anies dan Tim 8 menilai tidak ada alasan untuk menunda deklarasi. Anies juga telah menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tangan kepada AHY tanggal 25 Agustus 2023. Isinya meminta secara resmi agar AHY bersedia menjadi Cawapresnya.
Surya Paloh Umumkan Cawapres
Namun, demikian sesuatu yang tidak terduga Partai Demokrat terjadi. Di tengah proses finalisasi parpol dan persiapan deklarasi, ternyata pada Selasa tanggal 29 Agustus 2023 malam, di Nasdem Tower Jakarta, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat.
Malam itu juga, Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, tanggal 30 Agustus 2023, Capres Anies juga ternyata tidak mengkomunikasikannya kepada Partai Demokrat dan PKS atas perubahan besar ini secara langsung. Anies mengutus Sudirman Said.
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
#beritaviral
#berita terkini