Kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP di tahun 2024 adalah keharusan seiring naiknya harga-harga kebutuhan hidup.
Jika biaya hidup makin tinggi tapi pendapatan rakyat tidak berubah, akan berdampak pada daya beli dan kesejahteraan rakyat.
Karena itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendukung wacana kenaikan upah minimum provinsi tahun 2024.
“Tidak ada alasan bagi para pihak untuk menolak kenaikan UMP. Apalagi jika alasannya adalah karena dampak Covid-19. Pemerintah bahkan telah mencabut status pandemi dan ekonomi sudah mulai menggeliat,” ungkap Netty Aher dikutip, Minggu (22/10/2023), di Jakarta.
Pemerintah, kata Netty Aher, harus mengajak para pekerja dan pengusaha untuk duduk bersama membahas kenaikan UMP 2024.
“Penyusunan UMP harus mengedepan prinsip win win solution. Bukan saling mengalahkan atau menang-menangan. Pekerja berhak akan upah yang layak, sementara pengusaha pun berhak mendapat keuntungan usaha. Semua memiliki kontribusi dan hak masing-masing. Yang penting saling menenggang dan saling berempati,” bebernya.
Prinsip keadilan sosial dan ekonomi kerakyatan menurut Netty, harus memastikan kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan upah minimum provinsi. Benar-benar bertujuan untuk membangun kedaulatan ekonomi rakyat.
“Bagaimana rakyat bisa berdaulat jika kehidupan ekonominya terpuruk. Negara harus adil dan berpihak pada rakyat. Naiknya harga bahan-bahan pokok harus diimbangi dengan kenaikan pendapatan rakyat. Salah satunya adalah melalui kenaikan UMP,” kata Netty Aher.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan bahwa UMP 2024 akan naik karena melihat geliat ekonomi saat ini. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu