Pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2024 ditetapkan sebesar Rp146,98 triliun. Terdapat pula dukungan manajemen di Setjen, Itjen, Ditjen Bina Kontruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU & Perumahan, BPSDM, dan BPIW sebesar Rp1,99 triliun.
Meski begitu, tenaga konstruksi tersertifikasi di Indonesia masih rendah.
Diketahui, ada kebutuhan 12 juta pekerja kontruksi yang bekerja di sejumlah proyek infrastruktur di dalam negeri. Namun, baru sekitar 720 ribu yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
Ketua DPP Hiptasi (Dewan Pengurus Pusat Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi), Hengki Hamino mengungkapkan idealnya tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi sekitar 80 persen dari kebutuhan.
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menyebutkan rata-rata tren pertumbuhan tenaga kerja sektor konstruksi dari tahun 2017-2019 dan 2021 ialah sebesar 2,83%. Sehingga, diproyeksikan pada tahun 2023 sektor konstruksi dapat menyerap sebanyak 8.769.798 tenaga kerja.
Keterbatasan tenaga kerja dalam industri konstruksi dapat menyebabkan keterlambatan proyek, peningkatan biaya tenaga kerja, hingga penurunan kualitas pekerjaan. Selain itu, kekurangan tenaga kerja dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan infrastruktur prioritas yang diperlukan bagi masyarakat.
Proyek Prioritas Kementerian PUPR
Adapun proyek prioritas Kementerian PUPR yaitu meliputi sumber daya air, bidang jalan dan jembatan, hingga bidang permukiman.
Kegiatan prioritas bidang sumber daya air sebesar Rp47,64 triliun antara lain pembangunan 23 unit bendungan, revitalisasi danau. Pembangunan irigasi 4.000 hektar, rehabilitasi dan peningkatan irigasi 38.000 hektar, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai 57,5 km. Pembangunan prasarana air baku kapasitas 2,5 m3/detik, dan pembangunan 7 unit embung.
Kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp55,40 antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan 546,13 km, preservasi rutin jalan 47.603 km. Peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan m 2.117,75 km. Preservasi dan penggantian jembatan 7,12 km, pembangunan jalan 318,41 km, pembangunan dan duplikasi jembatan 3,89 km. Peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan 918,75 meter, serta dukungan Inpres Jalan Daerah 26,25 km.
Pada bidang permukiman sebesar Rp32,70 triliun antara lain pembangunan dan peningkatan SPAM kapasitas 2.985 liter/detik. Perluasan SPAM sebanyak 20.638 SR, Pamsimas di 1.183 desa, sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 11.370 KK, sistem pengelolaan persampahan dengan layanan 231.012 KK, Sanimas di 1.546 lokasi, TPS3R di 173 lokasi, sanitasi di 1.279 lembaga pendidikan keagamaan, penataan KSPN dan kegiatan strategis lainnya seluas 352 hektar, PISEW di 738 kecamatan.
Kolaborasi dan Pemerataan Skill
Tantangan terkait tenaga kerja konstruksi harus diatasi dengan strategi yang komprehensif dan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak terkait.
Pemerintah perlu melakukan kerjasama yang masif dengan berbagai penyedia lapangan pekerjaan dan pemberi sertifikasi kelayakan kerja di bidang konstruksi. Sehingga, lulusan bidang konstruksi bisa diserap sebanyak-banyaknya.
Proses pemerataan skill atau kemampuan juga harus dilakukan agar para lulusan bisa segera menyalurkan kemampuannya dan berkontribusi bagi pembangunan nasional. Tidak hanya memberi anggaran maksimal yang ditetapkan, tetapi juga efektivitas tenaga kerja yang dibutuhkan diharapkan bisa memangkas pengeluaran anggaran negara.
Editor: Dimas Adi Putra/Addinda Zen